Senin, 26 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Konsumsi BBM Subsidi Melonjak, Pemerintah Evaluasi Kenaikan Kuota

Peningkatan konsumsi Pertalite menyebabkan pemerintah memperkirakan kuota subsidi akan melampaui target tahun 2026, sambil memperkuat sistem validasi penerima manfaat.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 1 September 2026, 14.34 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 4x dibuka
Konsumsi BBM Subsidi Melonjak, Pemerintah Evaluasi Kenaikan Kuota📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini mengkaji potensi melebihi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Pertalite, akibat lonjakan konsumsi yang terjadi sejak kenaikan harga BBM non subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat terjadi secara signifikan, terutama ketika harga Pertamax naik akibat fluktuasi harga minyak global. Peningkatan ini disebabkan oleh pergeseran penggunaan dari BBM non subsidi ke jenis yang mendapat subsidi, terutama pada kelompok pengguna yang responsif terhadap perubahan harga.

Berdasarkan data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), rata-rata konsumsi harian Pertalite pada bulan Juni 2026 mencapai 82.760 kilo liter (kl), naik 9,19% dibandingkan rata-rata normal sebelum kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni. Pada bulan Juli, angka tersebut melonjak lebih tinggi menjadi 85.589 kl, atau meningkat 12,92% dari angka normal. Meski terjadi penurunan ringan di Agustus menjadi 84.368 kl, jumlah tersebut tetap berada di atas rata-rata harian normal dengan kenaikan 11,31%.

Penurunan konsumsi pada Agustus sejalan dengan penurunan harga Pertamax mulai 1 Agustus 2026 dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter, yang mengurangi daya tarik penggunaan BBM subsidi. Namun, selisih harga yang masih lebar antara Pertalite dan Pertamax tetap mendorong masyarakat beralih ke produk bersubsidi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi anggaran subsidi dan keberlanjutan program yang ditujukan bagi kelompok ekonomi lemah.

Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemerintah tengah memperkuat sistem validasi data penerima manfaat melalui kategorisasi berbasis desil. Proses ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi oleh kelompok yang tidak layak, termasuk pengguna kendaraan komersial atau mobil pribadi yang tidak sesuai kriteria. Menteri ESDM menegaskan bahwa keberhasilan program tergantung pada kualitas data, dan upaya ini sedang dalam tahap evaluasi intensif agar implementasi tidak menyimpang dari tujuan awal.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya