Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

KPAI Soroti Krisis Kesehatan Anak Akibat MBG

Ribuan anak di Sulawesi Tenggara dilaporkan mengalami keracunan akibat konsumsi minuman beralkohol ilegal dalam tiga hari terakhir, memicu kekhawatiran serius terhadap kesehatan anak-anak dan menuntut respons cepat dari pemerintah.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Senin, 7 September 2026, 07.20 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
KPAI Soroti Krisis Kesehatan Anak Akibat MBG
Foto: Foto lokal iNarasikita

Kendari, ıNarasikita - Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak di wilayah Sulawesi Tenggara dalam rentang tiga hari terakhir menjadi peringatan mendesak bagi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait kini memantau situasi secara ketat, menyusul laporan medis yang menunjukkan gejala keracunan akibat konsumsi minuman beralkohol ilegal yang beredar luas di kalangan remaja dan anak-anak.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta KPAI menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian ini, menekankan bahwa kondisi tersebut bukan sekadar insiden kesehatan, melainkan bentuk kegagalan sistem dalam pengawasan produk berbahaya yang mudah diakses oleh anak-anak. Dalam keterangan resmi, pihak KPAI menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi alarm bagi Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan strategis.

Data sementara menyebutkan lebih dari 1.200 anak dilaporkan mengalami gejala keracunan, termasuk muntah, kejang, dan penurunan kesadaran, dengan sebagian besar korban berusia di bawah 15 tahun. KPAI meminta agar pemerintah daerah segera melakukan penutupan terhadap semua tempat yang menjual atau menyebarkan minuman beralkohol ilegal, serta memperkuat sosialisasi bahaya konsumsi alkohol bagi anak-anak melalui sekolah dan lembaga kemasyarakatan.

Pihak KPAI menegaskan bahwa kejadian ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan cerminan dari kerentanan sistem perlindungan anak yang masih lemah. Diperlukan kebijakan tegas, transparan, dan terkoordinasi antarinstansi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Mereka juga menyerukan agar pemerintah pusat mempertimbangkan revisi aturan pengawasan distribusi minuman beralkohol, khususnya di daerah dengan tingkat akses mudah terhadap produk ilegal.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya