KPK Periksa Delapan Lokasi Terkait Dugaan Korupsi DSP BNPB

Kendari, ıNarasikita - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di delapan titik berbeda mulai Kamis (15/10) hingga Senin (19/10), terkait dugaan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) dalam penanganan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lokasi yang disasar mencakup kantor BNPB di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, serta sejumlah rumah dan fasilitas lain di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengumpulkan bukti pendukung dalam penyidikan perkara yang sedang berjalan.

Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen penting, perangkat elektronik, uang tunai, perhiasan, serta tiga unit kendaraan bermotor. Barang-barang tersebut diduga memiliki kaitan langsung dengan proses pengadaan yang diduga melibatkan penyelewengan dana. Penyidik kini tengah melakukan analisis terhadap semua barang bukti yang telah diamankan guna memastikan keterkaitannya dengan perkara.

Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, meliputi pejabat BNPB dan pihak swasta. Di antaranya adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Letjen Suharyanto selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB. Tersangka lainnya adalah Bima Setiawan, adik dari eks Kepala BNPB, Richard Erlangga, dan dua pihak swasta, Gery Prasetiawan serta Syifa Nrika.

KPK menemukan indikasi konflik kepentingan dan praktik suap dalam proses pengadaan yang berlangsung selama tiga tahun, dari 2024 hingga 2026. Total nilai pengadaan yang terkait dengan dana siap pakai mencapai Rp148 miliar, berasal dari dana darurat untuk menangani berbagai bencana besar, seperti karhutla di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, serta gempa di Nusa Tenggara Timur.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa penyidikan akan terus berjalan secara intensif. Ia menyatakan bahwa semua barang bukti yang disita akan diperiksa secara mendalam untuk memastikan keakuratan dan keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Proses ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam memastikan akuntabilitas penggunaan dana negara, khususnya dalam konteks penanganan bencana yang menyangkut kepentingan publik.