KPK Perluas Penyelidikan ke Aset Mewah Anggota Polri Terkait Kasus Suap Bupati Bekasi

Kendari, ıNarasikita - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah milik Ipda Yayat Sudrajat di Depok, Jawa Barat, sebagai bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi terkait Bupati Bekasi periode 2025–2030, Ade Kuswara Kunang. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka dan penggeledahan di lokasi lain.

Penggeledahan dilakukan setelah penyidik menduga Yayat memiliki sejumlah aset tanah dan bangunan mewah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Sukabumi, dan Karawang. Jumlah aset yang diduga dimiliki tersangka mencapai belasan, dengan lokasi yang tersebar secara strategis di kawasan perkotaan. Tim KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap aset-aset tersebut untuk memastikan keabsahan dan sumber pendapatannya.

Dalam kasus ini, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, yang memungkinkan penyidik mencari dan menetapkan tersangka secara proaktif selama proses penyelidikan. Kasus ini bermula dari dugaan penerimaan suap sebesar Rp11,4 miliar oleh Ade Kuswara dari seorang pengusaha bernama Sarjan, yang diduga diberikan untuk mengatur penunjukan perusahaan terafiliasi sebagai pemenang paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025.

Pemberian uang tersebut diduga terjadi dalam berbagai lokasi, mulai dari restoran, kantor bank, mal, hingga area tol dan desa di Bekasi. Sarjan, yang merupakan pemilik sejumlah perusahaan termasuk PT Zaki Karya Membangun dan CV Mancur Berdikari, diketahui mengetahui hasil quick count yang menempatkan Ade Kuswara sebagai pemenang Pilkada Serentak 2024. Setelah menang, ia langsung berupaya membangun komunikasi melalui perantara, termasuk Yayat Sudrajat, untuk meminta dukungan dan menjalin kerja sama proyek.

Pertemuan penting dilakukan di Restoran Gahyo Lippo Cikarang, di mana Sarjan menyampaikan niat mendukung program pembangunan daerah dan meminta maaf atas ketidakmendukungannya selama kampanye. Pertemuan ini menjadi titik awal dugaan kerja sama yang diduga melibatkan pihak-pihak terkait dalam praktik korupsi yang mengancam keberlangsungan tata kelola pemerintahan daerah.