Mahasiswa Yogyakarta Aksi Damai Berujung Kericuhan

Kendari, ıNarasikita - Aksi unjuk rasa mahasiswa di Simpang Empat Gramedia, Yogyakarta, yang diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kampus, berlangsung pada sore hari dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, koperasi desa, penanganan bencana, serta tuntutan pengusutan kematian Bambang Setiawan pada 27 Agustus 2026. Seluruh kegiatan berjalan secara tertib, tanpa senjata tajam atau alat berbahaya, dan dilengkapi dengan orasi serta aksi teatrikal yang menarik perhatian warga sekitar.

Namun, sekitar pukul 19.00 WIB, muncul kelompok yang mengaku sebagai Forum Jogja Damai. Mereka menuntut penghentian aksi karena dianggap mengganggu aktivitas ekonomi dan lalu lintas, serta melanggar batas waktu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kapolri. Permintaan bubar itu disertai provokasi yang memicu ketegangan, meskipun awalnya massa aksi tetap menjaga kedamaian. Polisi yang berjaga di lokasi dikritik karena tidak mencegah eskalasi sejak dini.

Kerusuhan terjadi sekitar pukul 20.30 WIB ketika kelompok masyarakat kembali menekan massa aksi. Setelah melalui proses mediasi, kedua belah pihak menyetujui kesepakatan untuk membubarkan diri secara bersamaan. Namun, saat massa bergerak mundur ke arah Bundaran UGM, terjadi penyerangan tiba-tiba oleh kelompok tersebut. Pelemparan batu, botol, dan semprotan merica terjadi, menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka. Salah satu peserta bahkan diseret saat terjatuh.

Enam mahasiswa dari UGM dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan akibat cedera. Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, menegaskan bahwa mahasiswa berhak menyuarakan pendapat secara damai dan tidak seharusnya dibenturkan dengan kelompok masyarakat. Ia menyoroti kegagalan aparat dalam mencegah konflik dan menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi tanpa intervensi tidak sah.

Sosiolog politik menyebut praktik kelompok masyarakat yang mengatasnamakan keamanan untuk membubarkan aksi merupakan pola yang berulang sejak masa Orde Baru, di mana otoritas tidak sah justru diizinkan mengintervensi ruang publik. Kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi demonstran.