Malaysia Naikkan Upah Minimum ke Rp8,7 Juta Mulai 2027

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Malaysia resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional dari 1.700 ringgit (sekitar Rp7,44 juta) menjadi 2.000 ringgit (sekitar Rp8,76 juta) per bulan, berlaku mulai Juni 2027. Kenaikan sekitar 17,6% ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja, terutama di tengah tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup yang terus berlanjut. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pidato anggaran tahunan Belanjawan 2027.

Kebijakan tersebut mencakup penerapan standar upah baru untuk pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi, yang akan menerima gaji minimum sebesar 2.500 ringgit (sekitar Rp10,95 juta) per bulan. Selain itu, standar upah layak di perusahaan milik pemerintah (GLIC dan GLC) juga ditingkatkan dari 3.100 ringgit (Rp13,57 juta) menjadi 3.400 ringgit (Rp14,89 juta). Aturan ini berlaku secara bertahap, dengan pengecualian bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah (PMKS) yang pendapatannya di bawah 50 juta ringgit.

Untuk mendukung keberlangsungan kebijakan ini, pemerintah meningkatkan anggaran bantuan sosial hingga lebih dari 80 miliar ringgit pada 2027. Dari jumlah tersebut, sebesar 40 miliar ringgit dialokasikan untuk subsidi bahan bakar, sementara bantuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ditingkatkan hampir mencapai 3,3 miliar ringgit. Program Sumbangan Asas Rahmah (SARA) dan Sumbangan Tunai Rahmah (STR) juga diperluas, dengan anggaran naik dari 15 miliar menjadi 16 miliar ringgit. Penerima SARA akan menerima bantuan sebesar 200 ringgit per tahun, disalurkan dalam dua tahap masing-masing 100 ringgit.

Dalam sektor pendidikan, bantuan awal persekolahan dinaikkan dari 150 ringgit menjadi 200 ringgit per siswa. Di bidang kesehatan, alokasi anggaran untuk Kementerian Kesehatan mencapai 47,7 miliar ringgit, termasuk 1,2 miliar ringgit untuk perbaikan fasilitas dan pembangunan sembilan unit layanan kesehatan baru. Pemerintah juga menyelesaikan persoalan tenaga medis kontrak dengan mengangkat 9.000 dokter menjadi pegawai tetap hingga 2027, serta berencana menghentikan perekrutan dokter melalui skema kontrak.

Anwar Ibrahim menegaskan bahwa reformasi pengupahan dan kebijakan sosial ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. “Belanjawan 2027 merupakan langkah penting dalam upaya berkelanjutan Pemerintah MADANI untuk mengangkat martabat setiap warga Malaysia, dengan aspirasi menggapai langit dan tetap berpijak di bumi,” ujarnya. Program ini diperkirakan menjangkau hingga 13 juta warga, termasuk kelompok menengah M40, sekaligus menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil.