MBG Harus Diperbaiki, Bukan Dihentikan

Kendari, ıNarasikita - Program Makanan Beragam (MBG) terus menjadi sorotan publik setelah hasil survei menunjukkan sekitar empat dari sepuluh responden yang mengetahui program menyatakan tidak puas, sementara hampir setengah lainnya menyatakan puas. Dari total responden, 44,6 persen menilai program tidak perlu dilanjutkan, sedangkan 42,1 persen memilih agar tetap berjalan. Angka-angka ini mendekati batas kesalahan sampling sebesar 2,9 persen, yang menunjukkan bahwa perbedaan kecil tersebut tidak cukup kuat untuk menyimpulkan adanya dominasi opini terhadap penghentian program.

Berdasarkan data pemerintah hingga 28 Agustus 2026, sebanyak 27.485 Satuan Pangan Perkotaan dan Pedesaan (SPPG) telah beroperasi di seluruh provinsi, menjangkau lebih dari 60 juta penerima. Penerima program mencakup siswa dari kelas 4 hingga SMP, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Setiap porsi makanan pagi dan siang dirancang untuk memenuhi 20–35 persen kecukupan gizi harian, dengan standar protein yang disesuaikan berdasarkan usia dan kebutuhan fisiologis. Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, kehadiran nutrisi harian ini merupakan bentuk perlindungan terhadap stunting dan gangguan perkembangan.

Dampak sosial-ekonomi MBG juga signifikan. Di Bengkulu, 143 SPPG melayani lebih dari 373 ribu penerima, menyerap 7.360 tenaga kerja, dan melibatkan 1.094 pemasok lokal. Belanja bahan pangan seperti beras, telur, ikan, ayam, sayur, buah, dan bumbu turut mendorong aktivitas pasar rakyat dan usaha mikro. Dalam konteks ini, MBG bukan sekadar program distribusi makanan, melainkan alat ekonomi inklusif yang mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Namun, kritik terhadap implementasi program tetap relevan. Isu keracunan pangan, kualitas gizi yang tidak konsisten, serta dugaan penyimpangan manajemen dan korupsi telah menodai reputasi MBG. Meski demikian, hasil survei tidak cukup kuat untuk menjadi dasar penghentian program secara nasional. Tidak ada angka mayoritas yang melebihi 50 persen dalam penilaian terhadap kelanjutan atau penghentian, dan 13,3 persen responden tidak memilih salah satu opsi. Sehingga, menyatakan bahwa publik ingin menghentikan MBG adalah interpretasi yang terlalu menyederhanakan data.

Survei tersebut mengukur persepsi pemilih, bukan dampak langsung terhadap penerima manfaat. Tidak ada data yang menunjukkan penurunan asupan gizi, peningkatan anemia, atau penurunan konsentrasi belajar seiring pelaksanaan MBG. Juga tidak ada pengukuran terhadap penghematan keluarga, peningkatan kualitas gizi, atau efek ekonomi terhadap UMKM. Oleh karena itu, kebijakan harus didasarkan pada evaluasi berbasis data lapangan, bukan sekadar hasil survei yang tidak mencakup populasi penerima secara representatif. MBG perlu diperbaiki, bukan dihentikan.