Mentan Usulkan Tambahan Anggaran Rp5 Triliun untuk Perkuat Perkebunan Strategis

Kendari, ıNarasikita - Menteri Pertanian telah mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat sektor perkebunan pada tahun anggaran 2027. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku industri dan meningkatkan daya saing ekspor nasional. Dana tersebut difokuskan pada pengembangan lima komoditas utama, termasuk kelapa, lada, pala, tebu, kopi, kakao, dan jambu mete, serta penyediaan 1.250 unit traktor untuk mendukung produksi tebu secara efisien.

Peningkatan anggaran ini dirancang untuk mendorong peningkatan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung program substitusi impor yang menjadi arahan Presiden. Dalam kesempatan yang sama, Mentan menegaskan bahwa alokasi dana tersebut sejalan dengan target nasional dalam mendukung klaster kedaulatan pangan melalui pengembangan kawasan pangan terintegrasi, termasuk perkebunan berkelanjutan dan peningkatan produksi peternakan.

Dari total pagu anggaran Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebesar Rp28,02 triliun untuk 2027—naik dari Rp23,23 triliun—sebesar Rp9,8 triliun dialokasikan untuk pembiayaan dasar wajib, sedangkan Rp18,22 triliun digunakan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor pertanian. Alokasi ini mencakup infrastruktur lahan dan air, penyediaan benih unggul, sarana produksi, hilirisasi, modernisasi, serta pendampingan kepada petani melalui penyuluhan dan regenerasi.

Target produksi tahun 2027 mencakup berbagai komoditas strategis, seperti beras 34 juta ton, jagung 18 juta ton, kedelai 392 ribu ton, kelapa sawit 245 juta ton, tebu 42 juta ton, kopi 791 ribu ton, kelapa 2,9 juta ton, kakao 633 ribu ton, serta produksi daging, susu, dan telur yang masing-masing ditargetkan mencapai 5 juta ton, 922 ribu ton, dan 8,08 juta ton. Pendanaan berasal dari berbagai sumber, termasuk Rupiah Murni, PNBP, BLU, Pinjaman Luar Negeri, dan Surat Berharga Syariah Negara.