Mitra Dapur MBG Soroti Kebijakan Insentif Baru untuk Wilayah 3T

Kendari, ıNarasikita - Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T) menyampaikan kekecewaan terhadap perubahan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini berubah dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi. Keberatan ini muncul karena skema baru dinilai tidak memperhitungkan perbedaan kapasitas dan jumlah penerima manfaat, terutama di daerah terpencil dan 3T, yang justru menghadapi beban investasi tinggi namun pendapatan insentif yang terbatas.

Kepala Sekretariat Jenderal APGI3T, Gardian Muhammad, menegaskan bahwa dana insentif sebelumnya bukan hanya bentuk imbalan, melainkan bagian dari mekanisme pengembalian modal atas investasi yang ditanggung mitra. Investasi tersebut mencakup pembangunan fasilitas, peralatan dapur, dan sarana pendukung lainnya yang menjadi aset milik mitra, bukan Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan jumlah penerima manfaat yang minim—kadang hanya 100 hingga 500 orang—perolehan insentif baru justru tidak sebanding dengan beban modal yang harus dikeluarkan, yang bisa mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per dapur.

Gardian menyampaikan bahwa tanpa penyesuaian skema berdasarkan kapasitas dan jumlah penerima, masa pengembalian modal akan menjadi sangat panjang, bahkan bisa lebih dari satu tahun tanpa kepastian kembali modal. Ia menyoroti ketiadaan perbedaan spesifikasi fasilitas antara SPPG dengan kapasitas 3.000 penerima dan yang hanya melayani di bawah 2.000 orang dalam petunjuk teknis BGN, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam beban dan potensi pendapatan.

APGI3T mendesak BGN untuk menyusun skema insentif khusus bagi SPPG di wilayah 3T dan terpencil, dengan pertimbangan menyeluruh terhadap investasi awal, kapasitas layanan, waktu pengembalian modal, serta keberlanjutan kemitraan. Menurut Gardian, mitra bukan sekadar pelaksana, tetapi juga investor yang menanggung risiko dan menyediakan aset. Kepastian mekanisme pembayaran dan perhitungan insentif dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan program dan menarik partisipasi mitra di masa depan.

Pihak APGI3T berencana bertemu kembali dengan pimpinan DPR RI dan Kepala BGN pada pekan ini guna mencari solusi komprehensif terhadap ketimpangan skema insentif. Mereka berharap kebijakan baru dapat menciptakan kemitraan yang sehat, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak, termasuk penerima manfaat, mitra, dan penyelenggara program.