Ndejembi Resmi Dilantik Wakil Presiden Tanzania

Kendari, ıNarasikita - Parlemen Tanzania secara bulat menyetujui Deogratius Ndejembi sebagai wakil presiden baru setelah semua 324 anggota legislatif memberikan dukungan dalam sidang pada Jumat (4/9/2026). Keputusan ini menjadi langkah konstitusional krusial pasca-penunjukan oleh Presiden Samia Suluhu Hassan, yang menilai Ndejembi sebagai sosok yang layak memimpin dalam kerangka loyalitas dan integritas. Tidak ada suara menolak atau suara tidak sah dalam proses pemungutan suara, menunjukkan konsensus politik yang kuat atas kepemimpinan baru ini.

Penghentian jabatan Emmanuel Nchimbi, yang sebelumnya menjabat wakil presiden, berlangsung lebih awal dari rencana akibat pemecatannya dari Chama Cha Mapinduzi (CCM), partai berkuasa. Jaksa Agung Hamza Johari menjelaskan bahwa status Nchimbi sebagai anggota CCM menjadi syarat penting dalam konstitusi, terutama Pasal 47(4), yang menegaskan bahwa wakil presiden harus berasal dari partai politik dan diusulkan oleh partai tersebut. Setelah dikeluarkan dari CCM pada 26 Agustus, ia secara hukum kehilangan kelayakan untuk tetap menjabat, meskipun sebelumnya sempat menyatakan akan mengundurkan diri pada 4 September.

Meski pengunduran diri dijadwalkan berlaku pada tanggal tersebut, keputusan pengeluaran dari partai sebelumnya telah memicu berakhirnya jabatan secara konstitusional lebih dini. Johari menekankan bahwa prosedur ini tetap mematuhi aturan dasar negara, yang menjamin stabilitas institusi dan konsistensi kebijakan. Dengan persetujuan parlemen, Ndejembi kini resmi menjadi wakil presiden ke-13 sejak Tanzania merdeka pada 1961, menandai transisi kepemimpinan yang berjalan sesuai jalur konstitusional.

Dalam pernyataannya, Ndejembi menegaskan bahwa kinerjanya tidak akan dinilai dari usia, melainkan dari komitmen terhadap Presiden Samia, integritas, dan kemampuan menjalankan tugas secara inklusif. Ia menyatakan tekad untuk menjadi jembatan bagi seluruh rakyat Tanzania tanpa memandang latar belakang ideologis atau agama. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan generasi muda dalam memimpin, menekankan bahwa posisi ini bukan milik partai, melainkan institusi nasional yang melayani seluruh warga negara.