Netanyahu Minta UEA Bantah Laporan Peringatan Serangan Hamas

Kendari, ıNarasikita - Benjamin Netanyahu, pemimpin Israel, dikabarkan meminta Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, untuk membantah laporan bahwa dirinya pernah menerima peringatan rahasia tentang kemungkinan serangan Hamas sebelum 7 Oktober 2023. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung pada Minggu (27/9), menurut sumber yang mengakses informasi dari media Israel. Tujuan utamanya adalah mencegah penyebaran detail yang dinilai dapat merugikan reputasi politik dan keamanan nasional Netanyahu.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, Netanyahu juga diduga meminta dukungan moral dari pemimpin UEA sebagai bentuk solidaritas diplomatik. Kedua pemimpin tidak mengonfirmasi secara resmi keberadaan pertemuan tersebut, sehingga informasi tetap bersifat tidak resmi dan didasarkan pada sumber internal. Namun, laporan ini muncul di tengah kontroversi menyebut bahwa peringatan intelijen dari UEA tidak diteruskan ke para pejabat keamanan Israel sebelum tragedi berdarah di Gaza.

Pengungkapan ini muncul setelah media internasional melaporkan bahwa Netanyahu telah menerima informasi sensitif dari Presiden UEA sebelum serangan Hamas. Meski demikian, keputusan tidak menindaklanjuti peringatan tersebut tetap menjadi sorotan publik dan kritik tajam dari kalangan oposisi serta lembaga hak asasi manusia. Isu ini juga memperkuat tekanan terhadap Netanyahu, terutama setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sejak konflik meletus pada 8 Oktober 2023, jumlah korban jiwa di Gaza telah mencapai lebih dari 74.000 warga Palestina, dengan lebih dari 175.000 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Di sisi lain, sekitar 90 persen infrastruktur di wilayah Gaza dilaporkan hancur akibat serangan udara dan darat, menurut laporan dari Middle East Monitor.