Kebijakan Pemimpin Harus Berpihak pada Rakyat

Kendari, ıNarasikita - Menteri Pertanian menegaskan bahwa esensi kepemimpinan bukan terletak pada kehadiran atau ketelitian dalam tugas harian, melainkan pada keberanian mengambil kebijakan yang berdampak nyata bagi rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi berbagi pengalaman kepada peserta Kuliah Kerja Profesi I Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Senin (28/9/2026). Ia menekankan bahwa kebijakan yang keliru jauh lebih merusak daripada tindakan korupsi, karena dapat menghambat kemajuan bangsa dalam jangka panjang.

Kepemimpinan, menurutnya, harus dibangun atas dasar analisis mendalam, pembelajaran berkelanjutan, dan keberanian mengambil langkah strategis. Ia mencontohkan transformasi kebijakan tata kelola pupuk yang dilakukan Kementerian Pertanian, di mana perubahan sistem distribusi mampu memangkas rantai birokrasi dan menghemat anggaran hingga Rp500 triliun hanya berdasarkan satu keputusan kebijakan. Keberhasilan ini, kata dia, merupakan hasil dari evaluasi tiga hari dan konsultasi langsung dengan Direktur Pupuk Indonesia.

Capaian tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat swasembada pangan yang telah dicapai secara signifikan. Saat ini, Indonesia telah mencatatkan stok pangan tertinggi sepanjang masa kemerdekaan, mencapai 5,37 juta ton. Selain itu, sektor pertanian juga meraih dua penghargaan tertinggi dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), mencerminkan kualitas dan ketahanan pangan nasional yang stabil.

Dengan hasil ini, Mentan menegaskan bahwa kebijakan yang tepat mampu menggerakkan sektor strategis secara menyeluruh. Ia mengajak para perwira menengah dari Polri, TNI, dan Kejaksaan untuk tidak hanya fokus pada tugas operasional, tetapi juga mengasah kemampuan membaca persoalan, belajar dari pengalaman, dan berani bertindak demi kepentingan umum. Kunci utama, menurutnya, adalah keberanian dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat.