Pemegang Sukuk Tolak Rencana Restrukturisasi Pos Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) PT Pos Indonesia (Persero) yang digelar pada 4 September 2026 menghasilkan keputusan menolak dua agenda utama, termasuk rencana restrukturisasi perusahaan dan pengesampingan financial covenant. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemungutan suara yang sah dan mengikat, sesuai laporan dari notaris yang dikutip dalam keterbukaan informasi BEI pada 8 September 2026.

Total nilai pokok sukuk yang masih belum dilunasi mencapai Rp500 miliar, dengan sekitar 91,92% dari jumlah tersebut, atau senilai Rp459,6 miliar, menyatakan ketidaksetujuan terhadap Agenda 2 dan 3 RUPSI. Angka ini didasarkan pada suara yang diwakili oleh pemegang sukuk dan/atau kuasa pemegang sukuk yang hadir, setelah mengurangi nilai sukuk sebesar Rp10 juta yang dimiliki oleh emiten atau afiliasinya.

Agenda RUPSI mencakup tiga poin utama: evaluasi kondisi keuangan Pos Indonesia, persetujuan atas rencana transformasi dan restrukturisasi sebagai langkah pemulihan, serta permohonan waiver terhadap kewajiban finansial berdasarkan laporan keuangan audited tahun 2025 dan 2026. Namun, keberhasilan rencana pemulihan kini menghadapi tantangan karena penolakan dari mayoritas pemegang sukuk, yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap arah perbaikan yang diusulkan.

Perusahaan yang kini dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menilai bahwa hingga saat ini hanya 30% dari permasalahan struktural yang perlu diperbaiki. Dony Oskaria, Chief Operating Officer BPI Danantara, menyebut fokus utama perbaikan meliputi BUMN karya, logistik, dan dana pensiun, dengan transformasi di PT Pos Indonesia ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Namun, penolakan pemegang sukuk menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap proses transformasi masih harus dibangun secara lebih kuat.