Pemerintah Diminta Perkuat Edukasi Keselamatan Wisata di Sekitar Desa Wisata

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah diminta memperkuat program edukasi keselamatan dan keamanan berwisata secara menyeluruh kepada warga yang tinggal di dekat kawasan desa wisata. Menurut Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari, aspek keselamatan, keamanan, dan sanitasi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penerapan standar operasional prosedur (SOP) menjadi kunci dalam meminimalkan risiko kecelakaan.

Edukasi tersebut, menurut Azril, dapat diintegrasikan dalam program nasional seperti “Peningkatan Keselamatan Berwisata” yang dikelola Kementerian Pariwisata. Penyampaian materi bisa dimulai dari pengetahuan dasar, seperti identifikasi peralatan keselamatan seperti pelampung hingga penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, pemerintah dapat lebih efektif menyebarkan informasi penting kepada masyarakat lokal.

Kejadian kebakaran di Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat, yang disebabkan korsleting listrik, menjadi peringatan serius terhadap pentingnya mitigasi risiko di sektor pariwisata. Azril menyoroti bahwa kecelakaan di destinasi wisata, terutama yang melibatkan manusia atau kelalaian prosedur, merupakan tanggung jawab langsung Kementerian Pariwisata. Berbeda dengan bencana alam yang ditangani BNPB, kecelakaan akibat human error atau peralatan tidak sesuai standar harus dikelola secara khusus oleh instansi pariwisata.

Ia menyebut sejumlah insiden yang menyeruak dalam beberapa tahun terakhir, seperti kecelakaan selancar di Mentawai yang menimpa wisatawan asal Amerika Serikat dan Italia, serta insiden meninggalnya pendaki dari Brazil, Swiss, dan Malaysia di Gunung Rinjani pada 2025. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas mitigasi risiko secara sistemik di semua destinasi, termasuk daerah yang memiliki nilai budaya dan seni tinggi.

Azril menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan manusia dan prosedur yang konsisten. Dengan edukasi yang masif dan terstruktur, masyarakat lokal dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan wisata, sekaligus melindungi warisan budaya dan alam yang menjadi aset utama pariwisata nasional.