Pemerintah Muna Barat Perkuat Pengawasan BBM Subsidi Sesuai Aturan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati La Ode Darwin menekankan bahwa peran pemerintah daerah adalah memastikan penyaluran BBM subsidi tidak menyimpang dari aturan, demi menjaga keuangan negara dan memastikan manfaat dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Ia menekankan bahwa penggunaan BBM seperti Pertalite merupakan pengeluaran dari dana masyarakat, sehingga penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penyaluran dapat berdampak serius terhadap keuangan negara.

Dalam kunjungan kerja bersama Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, dan perwakilan Pertamina Patra Niaga, Darwin memimpin sidak langsung ke salah satu SPBU di wilayah Kambara. Kegiatan ini bertujuan memantau langsung proses pengisian BBM subsidi, kondisi antrean, serta memperoleh masukan langsung dari masyarakat pengguna. Ia menyoroti pentingnya ketaatan masyarakat dalam membawa dokumen pendukung, termasuk barcode, sebagai syarat pembelian.

Berdasarkan laporan dan pemantauan lapangan, terdapat keluhan terus-menerus dari sektor pertanian dan perikanan terkait keterbatasan akses terhadap BBM subsidi, terutama untuk nelayan di wilayah kepulauan. Keterlambatan distribusi dan jarak tempuh yang jauh menyebabkan disparitas harga dan kesulitan operasional. Menanggapi hal itu, pemerintah daerah menyatakan akan segera melakukan kajian mendalam terkait kebutuhan dan menyiapkan rencana penambahan subpenyalur BBM sesuai arahan BPH Migas.

Pemerintah Muna Barat juga menyatakan akan melakukan evaluasi rutin terhadap distribusi BBM bersubsidi guna memastikan penyaluran sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Langkah ini akan dilakukan melalui pemetaan kebutuhan di tingkat desa dan kelurahan, serta koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan dan kecepatan distribusi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

Pemerintah daerah juga mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat terhadap keluhan masyarakat, termasuk langkah progresif dalam mengatasi antrean dan ketidaksesuaian alokasi. Dengan pendekatan kolaboratif dan peningkatan pengawasan, diharapkan distribusi BBM bersubsidi di Muna Barat menjadi lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.