Pemerintah Percepat Pembangunan PSEL untuk Manfaatkan Sampah Jadi Energi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan. Dengan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, program ini menekankan pengolahan sampah sejak sumbernya, memastikan material yang masih bernilai dimanfaatkan secara optimal. Fasilitas PSEL menjadi solusi konkret untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus mengubah limbah menjadi sumber energi terbarukan.

Hingga empat bulan terakhir, empat lokasi PSEL telah memulai konstruksi, termasuk di Denpasar Raya, Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung. Pemerintah menargetkan pembangunan minimal 21 fasilitas PSEL hingga akhir 2028 atau 2029. Percepatan ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mempermudah prosedur perizinan serta memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga proyek dapat berjalan lebih efisien dan cepat.

Melalui PSEL, Indonesia berupaya mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar pembuangan menjadi pemanfaatan sumber daya. Sampah yang tidak bisa didaur ulang dikelola sebagai bahan baku produksi energi listrik, memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Di samping itu, sistem registri unit karbon (SRUK) telah diluncurkan sebagai fondasi tata kelola pasar karbon nasional yang transparan dan terstruktur, mendukung upaya mitigasi perubahan iklim secara sistemik.

Penguatan lingkungan ini berjalan bersamaan dengan kemajuan di sektor pangan. Dalam dua tahun terakhir, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada delapan komoditas utama, termasuk beras, jagung, gula konsumsi, cabai, telur, daging ayam, dan bawang merah. Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa kemandirian pangan harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku ekonomi lokal. Kenaikan harga gabah dan jagung, serta kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 menjadi 131, menjadi indikator nyata keberhasilan kebijakan.

Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang kini telah beroperasi sebanyak 10.070 unit dengan target mencapai 35 ribu hingga 40 ribu unit pada akhir tahun. Selain itu, 100 Kampung Nelayan Merah Putih dibangun, dan budidaya ikan tematik disiapkan di 40.000 titik untuk mendukung perekonomian pesisir. Semua inisiatif ini dirancang untuk memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses ekonomi kepada masyarakat.