Jumat, 25 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Pemerintah Siapkan Solusi Alternatif Kurangi Konsumsi LPG 3 kg

Kementerian ESDM mempersiapkan alternatif penggunaan energi untuk menekan konsumsi LPG 3 kg, menyusul kesepakatan anggaran 8 juta metrik ton yang diproyeksikan tak cukup untuk kebutuhan 2026.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 25 September 2026, 15.40 WITA·👁 3 orang membaca· 3 hari ini · 4x dibuka
Pemerintah Siapkan Solusi Alternatif Kurangi Konsumsi LPG 3 kg📷 ANTARA

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan berbagai alternatif penggunaan energi guna menurunkan ketergantungan terhadap LPG 3 kg, khususnya dalam konteks kenaikan konsumsi yang melebihi kuota anggaran. Langkah strategis yang sedang dipersiapkan meliputi pemanfaatan gas alam cair (CNG) 3 kg, kompor listrik, serta pengembangan infrastruktur jaringan gas dan pipa transmisi. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pengurangan impor dan pemastian ketersediaan pasokan domestik.

Kesepakatan anggaran LPG 3 kg untuk tahun 2026 sebesar 8 juta metrik ton, yang lebih rendah dari usulan awal sebesar 8,9 juta metrik ton, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Realisasi penyaluran hingga Juli 2026 telah mencapai 5,05 juta ton, dengan proyeksi akhir tahun akan menembus 8,677 juta ton—lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan tekanan terhadap alokasi subsidi dan keterbatasan pasokan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga serta ketersediaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyatakan bahwa proyeksi konsumsi LPG 3 kg pada tahun 2027 diperkirukan akan meningkat lebih jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memperkuat urgensi transformasi energi yang lebih berkelanjutan, termasuk perluasan akses ke sumber energi alternatif. Pemerintah dan DPR RI tetap konsisten pada asumsi volume LPG 3 kg untuk APBN 2027 yang sama dengan tahun 2026, yakni 8 juta metrik ton, tanpa adanya penyesuaian.

Peningkatan efisiensi dan akurasi data penerima subsidi juga menjadi fokus utama untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Upaya ini dilakukan guna menghindari pemborosan anggaran dan memastikan bahwa bantuan energi benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan dukungan teknologi dan perencanaan strategis, pemerintah berkomitmen menyeimbangkan kebutuhan energi nasional dengan keberlanjutan fiskal.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya