Pemerintah Tekankan Tak Buka Hutan Primer untuk Pangan Nasional

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk tidak membuka hutan primer guna menunjang produksi pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan secara tegas oleh Menteri Pertanian dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, menjawab pertanyaan langsung dari kepala negara mengenai rencana perluasan lahan pertanian. Jawaban tegas diberikan saat disinggung soal kemungkinan ekspansi lahan di kawasan hutan primer.

Penekanan terhadap perlindungan hutan primer dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Ganti lahan yang dimaksud bukan dari kawasan hutan alam, melainkan kawasan rawa mineral yang telah dipetakan sebelumnya. Total area yang disiapkan mencapai dua juta hektare, dengan target pengembangan tahap pertama sebesar 500 ribu hektare.

Kerja sama strategis telah dilakukan dengan TNI dan Kementerian Pertahanan untuk memulai eksekusi di lahan tersebut. Proyek ini dirancang untuk memastikan ketahanan pangan bagi populasi hingga 500 juta jiwa di masa depan. Fokus utama bukan hanya pada beras, tetapi juga komoditas pangan strategis lain seperti jagung dan kedelai.

Dengan memanfaatkan lahan rawa mineral yang tidak termasuk kawasan gambut, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi tanah tanpa merusak ekosistem asli. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan pangan nasional dan pelestarian lingkungan, sekaligus menegaskan bahwa pertumbuhan sektor pertanian tidak harus berjalan di atas kerusakan alam.