Pemerintah Tutup 1.288 SPPG Tak Memenuhi Standar Higiene
Pemerintah resmi menutup 1.288 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena tidak memenuhi standar higiene sanitasi, sebagai bagian dari reformasi tata kelola Makan Bergizi Gratis.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 14.24 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Pemerintah mengambil langkah tegas dalam perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup secara permanen 1.288 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap seluruh unit layanan, di mana 833 SPPG telah ditutup sebelumnya, dan 455 lainnya akan disertifikasi penutupan permanen. Penutupan ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan program.
Ketentuan utama yang menjadi dasar penutupan adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang kini menjadi syarat mutlak bagi setiap SPPG untuk tetap beroperasi. SLHS merupakan bukti bahwa tempat produksi pangan telah memenuhi standar kesehatan lingkungan, termasuk proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. Proses perolehan sertifikat melibatkan pelatihan, inspeksi lapangan, uji laboratorium terhadap air baku, serta pemenuhan rekomendasi perbaikan dari dinas kesehatan setempat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keputusan penutupan tidak memandang latar belakang atau pemilik SPPG, melainkan murni berdasarkan kinerja sistem. “Ini bukan urusan siapa yang mengelola, tapi apakah sistemnya memenuhi standar. Jika tidak, maka tutup. Tidak ada kompromi,” tegasnya. Penekanan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan konsistensi dan transparansi dalam pelaksanaan program nasional yang menjangkau ratusan ribu pelajar.
Dukungan dari pakar kebijakan publik menilai langkah ini sebagai bagian penting dari pembenahan tata kelola jangka panjang. Menurut analis dari lembaga kebijakan publik, penutupan SPPG yang tidak layak meski mengurangi kapasitas jangka pendek, justru akan memperkuat kredibilitas program secara keseluruhan. Dengan mengedepankan standar keamanan pangan, MBG diharapkan mampu menciptakan kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap porsi makanan yang disediakan benar-benar aman dan bergizi.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pemerintah Percepat Penyaluran B50, Targetkan 16,8 Juta KL di 2026
Pemerintah menargetkan penyaluran biodiesel B50 mencapai 16,8 juta kilo liter pada 2026 sebagai bagian dari strategi pengurangan impor dan penguatan sektor energi nasional.
8 September 2026

Gaji Perdana Menteri Singapura Naik, Seluruh Kenaikan Disumbangkan
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan akan menyumbangkan seluruh kenaikan gaji selama lima tahun ke depan untuk kegiatan sosial, meski gaji tetap diterima sesuai aturan resmi.
8 September 2026

Penutupan 7 Bandara Diperpanjang Akibat Abu Vulkanik Anak Krakatau
Penutupan operasional tujuh bandara di sekitar Anak Krakatau diperpanjang hingga 7 September pukul 23.59 WIB demi menjamin keselamatan penerbangan.
8 September 2026

90 Persen SPBU Sudah Salurkan B50, Pemerintah Tegaskan Langkah Menuju Kemandirian Energi
Sebanyak 90 persen stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia telah mulai menjual biodiesel B50, seiring percepatan program kemandirian energi nasional yang dimulai sejak 2018.
8 September 2026
Berita Lainnya

Wiper Tak Boleh Dinyalakan Saat Kaca Tertutup Abu Vulkanik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Perselisihan Antrean SPKLU Berujung Kekerasan Fisik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Chery AiMoga Ekspor 2.000 Robot ke Lebih dari 60 Negara
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Xiaomi Perkenalkan SUV Skynomad dengan Teknologi EREV di China
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Startup AS Siap Kirim Wahana ke Alpha Centauri dengan Modal Rp265 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.37 WITA

Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Purbaya Perkenalkan Skema Pinjaman Infrastruktur Berbasis DBH
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Implementasi E20 Tahun 2028, Pemerintah Percepat Investasi Pabrik Etanol
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA


