Pemprov DKI Relokasi 614 PKL Kramat Jati dengan Insentif Enam Bulan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan proses relokasi 614 pedagang di kawasan Kramat Jati, dengan penempatan terpusat di Pasar Kramat Jati Sektor 7, Lokbin Kramat Jati, Lokbin Cililitan, serta pasar-pasar milik Perumda Pasar Jaya. Kunjungan langsung Gubernur DKI menegaskan komitmen pemerintah untuk menata kawasan secara terstruktur tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha pedagang. Proses ini dilakukan setelah penataan fisik dan sosial yang berlangsung selama tujuh hari sejak 24 hingga 31 Agustus.

Penataan yang dilakukan bukan sekadar pemindahan, melainkan upaya menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan fungsi ruang publik. Meski kawasan ini telah menjadi pusat perdagangan sejak awal 1970-an, pemerintah menekankan pentingnya ketertiban dan keamanan di ibu kota. Gubernur menegaskan bahwa pendekatan dialogis menjadi fondasi utama, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pengurus paguyuban, dan perwakilan pedagang dalam setiap tahapan.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan retribusi selama enam bulan, setara dengan Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari untuk setiap pedagang. Selain itu, fasilitas pendukung seperti saluran air dan sirkulasi udara telah diperbaiki, termasuk penambahan kipas angin untuk meningkatkan kenyamanan berdagang. Upaya pemberdayaan ekonomi juga tengah dikaji, salah satunya melalui pembentukan koperasi pedagang untuk memperkuat pasokan, termasuk distribusi ikan segar ke rumah sakit milik DKI.

Pemerintah juga menyiapkan lahan penyangga tambahan di sekitar Kramat Jati yang ditargetkan siap dalam tiga minggu ke depan. Lahan ini menjadi strategi antisipasi jika kapasitas tempat relokasi utama tidak mencukupi. Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom, menyambut positif kebijakan ini dan menegaskan bahwa seluruh pedagang telah diarahkan untuk beralih ke lokasi binaan. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha tetap terjaga selama masa transisi.

Gubernur menegaskan bahwa penataan dilakukan secara humanis, namun tetap berlandaskan aturan. Jika ada pedagang yang kembali berjualan di badan jalan, tindakan penertiban dan sanksi akan diberlakukan tanpa kompromi. Pemprov juga memperkuat kampanye informasi melalui Dinas Kominfotik agar pelanggan tetap dapat menemukan lokasi baru pedagang. Tujuan utama tetap pada terciptanya lingkungan berdagang yang tertib, higienis, dan berkelanjutan.