Pendidikan Gratis Perlu Dukungan Ekosistem Berkelanjutan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027 untuk sektor pendidikan, mencakup 20 persen dari total belanja negara. Fokus utama kebijakan ini adalah menjamin pelaksanaan wajib belajar di jenjang dasar tanpa adanya biaya bagi peserta didik. Langkah ini menjadi terobosan penting dalam memperluas akses pendidikan secara merata, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, melainkan juga oleh kualitas implementasi dan kesiapan sistem pendukung di lapangan.

Kunci keberlanjutan pendidikan bukan semata pada pembangunan infrastruktur atau bebas biaya, melainkan pada penguatan ekosistem belajar yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa dukungan kapasitas guru, manajemen sekolah, serta perangkat pembelajaran yang memadai, akses yang luas justru berisiko mengurangi standar kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, perlu pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan aspek pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku pendidikan di berbagai tingkatan.

Penguatan ekosistem pendidikan harus mencakup seluruh pelaku yang berkontribusi dalam proses belajar mengajar, termasuk tenaga pendidik di luar sistem formal. Di berbagai wilayah, pesantren, lembaga nonformal, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan komunitas lokal telah menjadi penopang utama pendidikan masyarakat. Mereka memainkan peran krusial, meski belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan dan program pengembangan profesional. Diperlukan regulasi yang lebih inklusif untuk memberi ruang pengembangan kompetensi bagi pendidik nonformal secara merata dan berkelanjutan.

Kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem pendidikan. Pengalaman dari berbagai inisiatif filantropi menunjukkan bahwa kolaborasi yang berkelanjutan—dengan pendekatan berbasis praktik, jejaring, dan pengetahuan lokal—mampu menciptakan dampak nyata. Investasi sosial bukan sekadar bantuan dana, tetapi upaya membangun kapasitas jangka panjang. Dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada, baik dari sektor pemerintah maupun nonpemerintah, pendidikan Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, seimbang antara akses dan kualitas.