Peningkatan NTP dan NTN Jadi Bukti Pemerintah Perkuat Kesejahteraan Petani-Nelayan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam kesejahteraan petani dan nelayan dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 menjadi 131 dalam dua tahun terakhir. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan harga gabah di tingkat petani hingga Rp6.500 per kilogram dan jagung sebesar Rp5.500 per kilogram, serta percepatan distribusi pupuk bersubsidi. Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional harus berdampak langsung kepada pelaku utama di sektor pertanian dan perikanan, yang selama ini sering kali terlewat dalam rantai ekonomi pangan.

Upaya pemerintah tak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada peningkatan daya beli dan akses ekonomi masyarakat pesisir. Target Nilai Tukar Nelayan (NTN) dinaikkan dari 103 ke 120, sejalan dengan program pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang telah diluncurkan, dengan rencana menjangkau 5.000 kampung hingga 2029. Di samping itu, pengembangan budidaya ikan tematik dilakukan di 40.000 lokasi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan di tingkat lokal.

Di tingkat desa, pemerintah memperkuat ekonomi mikro melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang kini telah beroperasi sebanyak 10.070 unit, dengan total keseluruhan koperasi mencapai lebih dari 28 ribu. Target hingga akhir tahun adalah mencapai 35 hingga 40 ribu unit. KDKMP menjadi jantung ekonomi desa, mempercepat distribusi bantuan sosial dan produk subsidi, serta memperpendek rantai pasok sehingga masyarakat lebih terjangkau layanan ekonomi.

Pemerintah juga memperkuat infrastruktur lingkungan dengan membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di empat lokasi awal, termasuk Denpasar Raya, Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung. Sebanyak 21 PSEL diharapkan beroperasi penuh hingga 2028–2029, didukung Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mempercepat prosedur dan koordinasi antarlembaga. Selain itu, sistem registri unit karbon (SRUK) telah diluncurkan sebagai fondasi pasar karbon nasional yang transparan dan terkelola baik.

Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan bukan hanya diukur dari swasembada delapan komoditas—beras, jagung, gula, cabai, telur, daging ayam, dan bawang merah—tapi juga dari peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi pangan. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional, sambil memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan masyarakat desa.