Perlindungan Satwa Harus Jadi Prioritas dalam Penanganan Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan telah menimbulkan dampak serius tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap keberlangsungan satwa liar. Anggota Komisi XII DPR RI menyoroti pentingnya memasukkan perlindungan satwa sebagai bagian integral dari strategi penanganan bencana, bukan sebagai elemen setelahnya. Ia menegaskan bahwa evakuasi tidak boleh ditunda hingga satwa ditemukan dalam kondisi kritis, mengingat risiko tinggi terhadap kelangsungan hidup mereka.

Pada 30 Agustus 2026, seekor orangutan jantan ditemukan dalam keadaan lemah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diduga akibat paparan asap dari kebakaran. Satwa tersebut langsung dievakuasi dan dirawat secara medis oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bekerja sama dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa habitat alami satwa tidak lagi aman saat terjadi kebakaran besar.

Di Kalimantan Tengah, sekitar 1.717 hektare lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat terbakar hingga 1 September 2026. Dampaknya, habitat satwa dilindungi terancam rusak, dan sejumlah individu, termasuk ular serta trenggiling, ditemukan terdampak di area terbakar. BKSDA setempat menyatakan perlunya respons cepat dan terkoordinasi untuk melindungi spesies yang rentan.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, mengonfirmasi kematian satu ekor orangutan bernama Sempurna, yang sebelumnya ditemukan mengalami gangguan pernapasan akibat asap. Ia menekankan peran masyarakat sebagai ujung tombak dalam penyelamatan satwa liar, khususnya saat terjadi keadaan darurat. Ia mengimbau warga untuk segera melapor jika menemukan satwa terluka, sakit, atau terjebak di area terdampak agar dapat segera ditangani oleh petugas.

Pendekatan respons karhutla harus berubah, dari sekadar memadamkan api menjadi strategi menyelamatkan kehidupan satwa secara menyeluruh. Dengan memasukkan perlindungan satwa sebagai komponen utama dalam rencana penanggulangan bencana, pemerintah dapat menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati.