Pertamina Hentikan Rencana Wajibkan STNK Beli BBM Subsidi di Sumsel

Kendari, ıNarasikita - PT Pertamina Patra Niaga secara resmi memutuskan menunda dan mencabut rencana penerapan mekanisme pembelian BBM subsidi yang mengharuskan pelanggan menunjukkan STNK, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Keputusan ini diambil setelah melihat respons masyarakat yang cukup kritis terhadap informasi yang beredar secara luas di media sosial dan menimbulkan kegusaran di kalangan pengguna kendaraan.

Perusahaan menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejatinya hanya berupa usulan pengawasan lokal yang belum melalui proses finalisasi. Namun, karena informasi tersebut telah menyebar secara nasional dan menimbulkan ketidaknyamanan, Pertamina memutuskan untuk menghentikan implementasinya secara tegas. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kesalahpahaman yang terjadi.

Pertamina menekankan bahwa semua kebijakan terkait penyaluran BBM subsidi tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku dan akan selalu melibatkan koordinasi dengan regulator seperti BPH Migas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum diterapkan. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif menjadi prioritas untuk mencegah persepsi yang keliru di masyarakat.

Sejalan dengan upaya penguatan pengawasan, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pembinaan lebih dari 900 SPBU sejak Januari hingga 3 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Pelanggaran yang teridentifikasi akan direspons dengan sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis, skorsing, hingga pemutusan kerja sama. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus diperkuat untuk menindak tegas penyalahgunaan subsidi.

Selain itu, Pertamina terus memperkuat sistem digital melalui penggunaan QR Code Subsidi Tepat dalam aplikasi MyPertamina, yang menjadi alat utama memastikan hanya konsumen berhak yang mendapatkan BBM subsidi. Teknologi ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperbaiki akuntabilitas dan efisiensi penyaluran energi nasional.