Perubahan Desil DTSEN Disebabkan Data Baru dari BKKBN
Kenaikan dan penurunan posisi desil di DTSEN disebabkan masuknya 12 juta data baru dari BKKBN yang belum diverifikasi, namun pemerintah menegaskan tidak otomatis menghilangkan hak bantuan sosial.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 18.24 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Peningkatan signifikan dalam jumlah data sosial ekonomi nasional menyebabkan fluktuasi posisi desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa sekitar 12 juta data baru dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, melalui BKKBN, masuk ke dalam sistem tanpa proses verifikasi dan validasi awal, sehingga menimbulkan perubahan dinamis pada peringkat kesejahteraan penduduk.
Perubahan tersebut telah ditangani melalui terbitnya DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses koreksi dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemutakhiran dari berbagai sumber, termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurut Menteri, data kini sudah dalam tahap stabilisasi dan akan terus diperbaiki dalam waktu 1–2 minggu ke depan untuk memastikan akurasi dan keandalan.
Pemerintah menegaskan bahwa perubahan desil tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas bantuan sosial. Penyaluran bantuan masih menunggu penetapan resmi per periode, terutama untuk program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang tetap berjalan sesuai jadwal dan kriteria yang telah ditetapkan. Bahkan, kenaikan desil tidak berarti seseorang secara otomatis menjadi lebih sejahtera atau kehilangan akses bantuan.
Desil merupakan sistem pemeringkatan relatif berdasarkan tingkat kesejahteraan nasional, bukan ukuran absolut terhadap penghasilan atau status kekayaan. Dengan pembagian menjadi sepuluh kelompok, perubahan posisi bisa terjadi tanpa perubahan kondisi ekonomi pribadi, misalnya akibat perubahan kondisi sosial ekonomi di wilayah lain yang berdampak pada perankingan nasional. Desil digunakan sebagai acuan prioritas dalam distribusi bantuan, bukan satu-satunya syarat.
Masyarakat yang merasa data dirinya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui berbagai saluran, termasuk pemerintah desa atau kelurahan, operator SIKS-NG, pendamping PKH, BPS, atau aplikasi Cek Bansos. Layanan dukungan juga tersedia melalui call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, serta situs daring dtsen-form.bps.go.id dan perlinsos.kemensos.go.id.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pemerintah Percepat Penyaluran B50, Targetkan 16,8 Juta KL di 2026
Pemerintah menargetkan penyaluran biodiesel B50 mencapai 16,8 juta kilo liter pada 2026 sebagai bagian dari strategi pengurangan impor dan penguatan sektor energi nasional.
8 September 2026

Gaji Perdana Menteri Singapura Naik, Seluruh Kenaikan Disumbangkan
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan akan menyumbangkan seluruh kenaikan gaji selama lima tahun ke depan untuk kegiatan sosial, meski gaji tetap diterima sesuai aturan resmi.
8 September 2026

Penutupan 7 Bandara Diperpanjang Akibat Abu Vulkanik Anak Krakatau
Penutupan operasional tujuh bandara di sekitar Anak Krakatau diperpanjang hingga 7 September pukul 23.59 WIB demi menjamin keselamatan penerbangan.
8 September 2026

90 Persen SPBU Sudah Salurkan B50, Pemerintah Tegaskan Langkah Menuju Kemandirian Energi
Sebanyak 90 persen stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia telah mulai menjual biodiesel B50, seiring percepatan program kemandirian energi nasional yang dimulai sejak 2018.
8 September 2026
Berita Lainnya

Wiper Tak Boleh Dinyalakan Saat Kaca Tertutup Abu Vulkanik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Perselisihan Antrean SPKLU Berujung Kekerasan Fisik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Chery AiMoga Ekspor 2.000 Robot ke Lebih dari 60 Negara
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Xiaomi Perkenalkan SUV Skynomad dengan Teknologi EREV di China
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Startup AS Siap Kirim Wahana ke Alpha Centauri dengan Modal Rp265 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.37 WITA

Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Purbaya Perkenalkan Skema Pinjaman Infrastruktur Berbasis DBH
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Implementasi E20 Tahun 2028, Pemerintah Percepat Investasi Pabrik Etanol
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA


