Peternak Minta Audit Rantai Pasok Ayam

Kendari, ıNarasikita - Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menekankan perlunya pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap struktur harga ayam, menyusul kenaikan harga yang dirasakan konsumen hingga mencapai Rp40.000 per kg. Ketua Umum Permindo, Kusnan, menyoroti ketidakseimbangan harga antara ayam hidup di kandang—sekitar Rp25.000 per kg—dengan harga yang dibayar konsumen, yang jauh lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa menekan harga di tingkat peternak bukan solusi jika akar permasalahan terletak pada distribusi dan margin di rantai pasok.

Kusnan menyoroti pentingnya transparansi dalam pembentukan harga, mulai dari biaya pemotongan, transportasi, cold chain, hingga margin pedagang, distributor, dan broker. Ia menekankan bahwa tidak cukup hanya mengamati angka harga di satu titik, tetapi harus melacak setiap tahap dari peternak hingga pasar. "Jangan langsung menyalahkan peternak hanya karena harga di konsumen mahal. Selisih harga itu terjadi di tengah rantai, dan harus diungkap secara objektif," tegasnya.

Dengan harga pokok produksi (HPP) peternak sekitar Rp23.500–Rp24.000 per kg, harga ayam hidup Rp25.000 per kg masih memberikan keuntungan yang minim—hanya Rp1.000–Rp1.500 per kg. Jika harga turun di bawah HPP, peternak akan mengalami kerugian, yang berisiko mengurangi populasi atau bahkan menutup usaha. Jika kondisi ini terus berlanjut, pasokan ayam bisa menurun dan kembali menekan harga di tingkat konsumen.

Permindo mengusulkan lima langkah strategis: menjaga harga ayam hidup di atas HPP, melakukan audit rantai pasok berbasis data, membuka transparansi harga dari DOC hingga konsumen, memperpendek rantai distribusi dengan melibatkan koperasi dan organisasi peternak, serta membangun sistem peringatan dini yang mengintegrasikan data produksi, harga pakan, DOC, dan permintaan pasar. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan harga yang adil bagi semua pihak.

Kusnan menegaskan bahwa peternak bukan pihak yang harus ditanggungkan saat harga konsumen melambung. “Masalahnya bukan di peternak, tapi di efisiensi rantai pasok,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan perunggasan harus diukur bukan hanya dari penurunan harga di pasar, tetapi dari keseimbangan harga yang sehat bagi peternak, pedagang, dan konsumen. Tanpa peternak yang tetap bertahan, ketahanan protein nasional akan terancam.