Sabtu, 24 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Pigai dan Nusron Jadi Menteri Paling Tidak Populer Menurut Survei

Survei Matriks Politik Indonesia menempatkan Natalius Pigai dan Nusron Wahid sebagai menteri terburuk dalam kabinet Merah Putih, berdasarkan penilaian 1.200 responden pada Oktober 2026.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 22 Oktober 2026, 09.02 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 57x dibuka
Pigai dan Nusron Jadi Menteri Paling Tidak Populer Menurut Survei📷 Sindonews

Kendari, ıNarasikita - Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Matriks Politik Indonesia menunjukkan bahwa Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjadi dua pejabat kabinet dengan penilaian terendah di antara seluruh menteri dalam periode dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei yang berlangsung pada 10 hingga 15 Oktober 2026 melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak dari seluruh provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,9 persen.

Pigai mendapatkan skor penilaian buruk sebesar 82,6 persen, menjadi peringkat pertama dalam kategori menteri terburuk, disusul Nusron Wahid dengan 78,3 persen. Kedua tokoh ini diikuti oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (75,2 persen), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (68,2 persen), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,7 persen), dan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait (60,7 persen).

Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, menyatakan bahwa penilaian negatif terhadap Pigai dan Nusron mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja keduanya dalam menjalankan tugas di kabinet. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut bukan sekadar opini, melainkan hasil dari data empiris yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kinerja menteri.

Meski memiliki popularitas cukup tinggi—72,9 persen—Nusron Wahid justru menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam kasus suap terkait pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan, yang kemudian menyeret sejumlah pejabat di Kementerian ATR/BPN. Hal ini turut memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas dan integritas menteri yang bersangkutan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya