Prabowo Soroti Kinerja BUMN, Tuntaskan Rekonsiliasi Keuangan Negara

Kendari, ıNarasikita - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa langkah strategis dalam mengoptimalkan sektor perusahaan milik negara melalui pembenahan struktural kini mendapat respons positif dari kalangan internasional. Dalam dialog dengan jurnalis senior dan pakar di Hambalang, Jawa Barat, ia menyampaikan bahwa proses penggabungan dan penutupan ratusan perusahaan pelat merah telah memicu kekaguman dari pihak asing yang melihat keberanian dalam menata kembali aset negara.

Hingga kini, sebanyak 328 perusahaan BUMN telah ditutup secara bertahap, dengan target akhir hingga Desember mencapai minimal 750 perusahaan. Langkah ini, menurut Prabowo, bukan sekadar pemangkasan, tetapi transformasi fundamental untuk menyelamatkan keuangan negara dari beban yang tidak produktif. Ia menekankan bahwa hanya perusahaan yang mampu beroperasi secara efisien dan menguntungkan yang akan dipertahankan, sementara yang tidak berkontribusi akan dievaluasi secara menyeluruh.

Terhadap karyawan yang terdampak, Presiden menegaskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Tidak ada pemutusan hubungan kerja secara paksa; sebaliknya, karyawan berprestasi akan dipindahkan ke unit lain, sementara yang memenuhi syarat dapat memilih pensiun dini. Langkah ini dirancang agar proses reformasi berjalan tanpa konflik sosial, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Prabowo juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang kerap terjadi di lingkungan manajemen BUMN, bahkan menyangkut para pemimpin tingkat tinggi. Ia menyebut bahwa terkadang direksi memiliki pengaruh lebih besar dibanding penguasa, menciptakan dinamika yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, ia memberikan kepercayaan penuh kepada BPI Danantara untuk menjadi pelopor perubahan, bahkan menyebutnya sebagai pahlawan negara jika berhasil menutup BUMN yang tidak sehat.

Di samping itu, Presiden menyoroti ketimpangan penggunaan anggaran, khususnya dalam proyek konstruksi yang sering kali menunjukkan kualitas buruk dan keterlambatan, berbeda dengan swasta yang lebih teliti dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa BUMN seharusnya tidak menjadi alat bagi penguasa untuk menyalahgunakan dana negara, melainkan menjadi mitra strategis dalam pembangunan. Kini, pemerintah juga berencana melibatkan swasta dalam sektor-sektor seperti perhotelan, yang selama ini dikuasai BUMN secara berlebihan.

Untuk menegaskan akuntabilitas, Presiden menyatakan akan membentuk mekanisme investigasi khusus untuk menelusuri praktik korupsi yang terjadi hingga 30 tahun ke belakang. Seluruh direksi yang terbukti merugikan negara secara signifikan akan diproses secara hukum, termasuk dalam bentuk pengadilan khusus. Tujuan utamanya adalah membangun sistem BUMN yang transparan, berkinerja tinggi, dan selalu menjaga kepentingan nasional.