Prabowo Tegaskan Reformasi Ekspor untuk Lindungi Kekayaan Negara

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberadaan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikator sistemik yang harus segera diperbaiki. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa ketidakmampuan negara menangkap nilai sebenarnya dari ekspor berdampak langsung pada hilangnya pendapatan negara dalam skala besar. Menurutnya, membiarkan kejadian tersebut terus berlangsung sama dengan mengabaikan penyakit dalam tubuh negara yang perlu segera diobati.

Ia menyoroti salah satu bentuk praktik menonjol, yakni underinvoicing, di mana nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari nilai transaksi aktual. Praktik ini, menurut Prabowo, telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan menyebabkan kerugian sebesar US$908 miliar atau setara Rp16,111 triliun dalam periode 34 tahun. Angka ini, kata dia, seharusnya menjadi fondasi pendanaan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni 2026, khusus untuk tiga komoditas strategis: batu bara, crude palm oil (CPO), dan mineral kritis. Seluruh ekspor komoditas ini akan dikelola melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero), entitas milik negara yang dibentuk khusus untuk menjamin transparansi dan optimalisasi pendapatan. Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal keberanian, tetapi kewajiban konstitusional untuk menjaga kekayaan negara sesuai amanat UUD 1945.

Ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata 5 persen dalam tujuh tahun terakhir belum diimbangi penurunan kemiskinan atau perbaikan struktur kelas menengah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan dan distribusi manfaat. Oleh karena itu, perbaikan sistem ekspor menjadi bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meski mengakui adanya risiko dan potensi oposisi, Prabowo menegaskan bahwa keberanian menghadapi tantangan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pemimpin negara.