Prabowo Undang Jajaran Kabinet Bahas Percepatan Penanganan Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, memanggil sejumlah pejabat tinggi Kabinet Merah Putih untuk membahas situasi terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman serta Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko turut hadir sebagai peserta utama. Rapat ini dilakukan untuk menyelaraskan langkah penanganan serta menerima arahan strategis dari kepala negara terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bencana asap yang melanda beberapa provinsi.

Dudung Abdurachman, yang tiba di istana sekitar pukul 14.00 WIB, menyatakan bahwa hasil rapat akan segera dilaporkan kepada Presiden, termasuk evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian terkait. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi momen penting untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari kepala negara guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengatasi karhutla. Namun, ia belum mengungkapkan data terkini seperti jumlah titik panas atau status bencana nasional, menunggu hasil akhir rapat sebelum menyampaikannya.

Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko membenarkan bahwa kedatangannya ke istana berkaitan dengan pembahasan karhutla, meski belum merinci isi diskusi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dalam menangani isu lingkungan yang kian kompleks. Selain Dudung dan Satyawan, sejumlah pejabat lain seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo juga terlihat hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebelum rapat di istana, Dudung telah menggelar pertemuan internal dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta perwakilan Badan Cadangan Nasional. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan penanganan karhutla serta isu-isu politik yang turut memengaruhi respons publik dan kebijakan penanggulangan. Meski belum dijelaskan secara rinci, fokus utama rapat adalah mempercepat respons terhadap kebakaran dan menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan.