Prabowo Ungkap Kebocoran Anggaran dan Tantangan Desentralisasi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah pusat memutuskan melakukan efisiensi terhadap transfer ke daerah sebagai respons atas kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai belum optimal selama lebih dari 25 tahun sistem desentralisasi berjalan. Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengurangan dana transfer bukan sekadar kebijakan anggaran, melainkan upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah yang masih sering menyimpang dari kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan.

Ia menyoroti ketidaksesuaian penggunaan anggaran di tingkat daerah, khususnya dalam bidang pendidikan. Meskipun pemerintah provinsi memiliki kewenangan atas pendidikan menengah, dan kabupaten/kota atas pendidikan dasar, praktik di lapangan menunjukkan banyak daerah yang tidak memanfaatkan anggaran sesuai peruntukannya. Bahkan, anggaran sering kali dipotong atau tidak digunakan secara tepat, berujung pada kondisi sekolah yang rusak dan tidak layak.

Prabowo juga menyoroti kondisi infrastruktur daerah yang tidak kunjung membaik, meskipun pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten maupun provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa selama dua tahun terakhir, Presiden Jokowi terpaksa menerbitkan Instruksi Presiden untuk mempercepat pembenaran jalan-jalan yang terbengkalai, karena pemerintah daerah tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal.

Kondisi ini, menurut Prabowo, menjadi salah satu dasar kebijakan efisiensi anggaran yang akan dijalankan pada masa pemerintahannya. Ia memperkirakan tingkat kebocoran anggaran pemerintah, baik di APBN maupun APBD, mencapai sekitar 30%, terutama dari sumber uang tunai yang tidak terkontrol. Ia menilai salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut bahwa biaya untuk menang dalam pilkada bisa mencapai Rp200 miliar untuk jabatan gubernur, sementara untuk bupati mencapai Rp50 miliar. Ia menekankan bahwa angka-angka tersebut membuat pejabat daerah terdorong untuk mengisi kembali biaya kampanye melalui penyelewengan anggaran, sehingga memperparah kebocoran dana publik.