Prancis di Ambang Krisis Keuangan, Pasar Syok Akibat Utang Meningkat

Kendari, ıNarasikita - Prancis kini menghadapi tekanan fiskal yang tak pernah terjadi sebelumnya, dengan defisit anggaran publik mencapai 5,1% dari PDB pada tahun 2025 dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 115%. Angka-angka ini jauh melampaui batas yang ditetapkan Uni Eropa, yang biasanya hanya terjadi dalam kondisi darurat seperti perang atau resesi ekstrem. Total utang publik Prancis telah menembus €3,5 triliun, atau setara dengan Rp70 kuadriliun, dan terus menjadi beban berat seiring melonjaknya biaya pinjaman.

Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis (OAT) tenor 10 tahun kini berada di kisaran 4,87%, sempat menyentuh level 5% pada akhir September—angka tertinggi sejak 2002. Selisih imbal hasil (spread) antara OAT dan obligasi Jerman (Bunds) mencapai 128 basis poin, terlebar dalam 14 tahun terakhir. Bahkan, biaya proteksi terhadap gagal bayar (credit default swap/CDS) untuk Prancis 5 tahun telah mencapai 87 basis poin—level tertinggi sejak awal 2013—menunjukkan meningkatnya ketakutan pasar terhadap risiko default.

Pasar menilai Prancis kini lebih berisiko dibandingkan Italia dan Yunani, negara-negara yang dulu dianggap sebagai kantong utang paling rentan di Zona Euro. Faktor pemicu utama adalah kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kebuntuan politik terkait pemangkasan belanja publik. Meski Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengusulkan pemangkasan belanja senilai €54 miliar untuk anggaran 2027, dukungan di parlemen sulit didapat karena pemerintah berada dalam posisi minoritas. Di sisi lain, para calon presiden 2027—termasuk Marine Le Pen dan Jean-Luc Melanchon—tidak menawarkan solusi konkret, dengan Le Pen mengusulkan referendum aturan emas dan Melanchon menyerukan pemotongan utang tanpa rencana pembiayaan alternatif.

Situasi diperparah oleh komitmen besar dalam anggaran pertahanan, yang mencapai €36 miliar untuk periode 2026–2030, serta ketergantungan tinggi terhadap investor asing yang memegang sekitar 50% utang negara. Jika mereka melakukan divestasi massal—seperti yang bisa terjadi jika dana asal Jepang menarik posisi mereka—tekanan jual akan mempercepat kenaikan suku bunga. Sementara itu, bank-bank domestik hanya menyimpan sekitar 8% obligasi pemerintah, menunjukkan ketergantungan pada pasar global.

Jika tren imbal hasil terus naik, Prancis akan terjebak dalam lingkaran setan: beban bunga yang lebih tinggi memperbesar defisit, yang mendorong penerbitan lebih banyak obligasi, sehingga menaikkan suku bunga lagi. Menteri Pertahanan Catherine Vautrin telah memperingatkan adanya ancaman krisis berkepanjangan, sementara Gubernur Bank of France Emmanuel Moulin secara implisit mengakui risiko krisis utang. Meski ECB memiliki instrumen intervensi, kekhawatiran terhadap dampak destabilisasi pasar obligasi Prancis kini menjadi perhatian utama di Eropa, meski belum memicu kepanikan.