Prancis Tengah Krisis Kebijakan Akibat Kekacauan Sosial Berkepanjangan

Kendari, ıNarasikita - Kerusuhan yang berlangsung berbulan-bulan di Prancis telah menunjukkan kegagalan koordinasi antara pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat, tanpa adanya tokoh atau organisasi dominan yang memimpin aksi. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup kini meluas mencakup siswa, guru, orang tua, buruh, petani, hingga pensiunan, menandai perluasan gerakan sosial yang mendalam. Kondisi ini menambah beban bagi Presiden Emmanuel Macron, yang kini dihadapkan pada tekanan politik dan krisis kepercayaan publik yang semakin memburuk.

Perdana Menteri Sebastian Lecornu menggambarkan situasi saat ini sebagai masa kelelahan nasional, menyoroti tumpukan krisis yang berkelanjutan—mulai dari perang global, inflasi tinggi, hingga penurunan daya beli masyarakat. Laporan terbaru menunjukkan bahwa 85 persen responden survei Ipsos-BVA menyatakan Prancis sedang mengalami kemunduran, sementara 98 persen menyatakan tidak puas dengan kondisi negara saat ini. Ketidakpuasan ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga terukur dalam data ekonomi dan kebijakan.

Ekonomi Prancis mengalami stagnasi, didorong oleh panas ekstrem yang merusak panen dan kenaikan harga energi global. Sektor pariwisata, yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi, kini terancam karena persepsi negatif dari kekerasan yang tersebar di media internasional. Investasi turun 1 persen pada semester pertama tahun ini, sementara beban utang pemerintah mencapai 119 persen terhadap PDB—dua kali lipat dari target Uni Eropa. Tahun depan, Prancis harus menerbitkan obligasi senilai €340 miliar, jumlah tertinggi dalam sejarah, menambah tekanan pada pasar keuangan.

Fragmentasi politik memperparah krisis, setelah pemilu sela 2024 menghasilkan parlemen yang tidak stabil. Koalisi sayap kiri New Popular Front menjadi pemenang perolehan kursi, disusul aliansi pendukung Macron dan partai sayap kanan National Rally. Kekacauan ini memicu pergantian perdana menteri berulang dan menghambat pengambilan keputusan. Berbagai tokoh politik, termasuk Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, dan Jordan Bardella, saling menyalahkan dan memanfaatkan krisis untuk memperkuat posisi politik mereka, dengan menyerukan penanganan tegas terhadap kelompok seperti Black Bloc dan Antifa.

Macron sendiri dalam pidato nasional mengecam kekerasan tetapi gagal menyajikan solusi konkret, memilih untuk menghindar dari tanggung jawab langsung sambil melakukan kunjungan diplomatik ke negara Teluk. Sementara itu, para analis menekankan bahwa ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berkepanjangan akan mempersempit ruang gerak pemerintahan berikutnya, bahkan jika mampu membentuk koalisi. Krisis ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga kepercayaan publik yang telah runtuh.