PTKP Naik, Tapi Daya Beli Butuh Pendekatan Komprehensif

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah tengah mempersiapkan paket stimulus untuk kuartal IV 2026 hingga 2027 dengan anggaran diperkirakan mencapai Rp31 triliun. Salah satu fokus utama dalam paket tersebut adalah penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang kini sedang dalam perhitungan bersama Kementerian Keuangan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap beban finansial masyarakat, terutama pekerja kelas menengah yang mengalami tekanan ekonomi akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menekankan bahwa kenaikan PTKP saja tidak cukup untuk memulihkan daya beli secara signifikan. Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi kelas menengah saat ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, bukan hanya sebatas insentif pajak. Menurutnya, perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan daya beli, termasuk ketidakpastian ekonomi, biaya hidup yang tinggi, dan hambatan dalam akses ke layanan keuangan.

Shinta menyoroti hasil survei Outlook Mid Year Apindo yang menunjukkan pelemahan kelas menengah sebagai salah satu tantangan utama bagi dunia usaha. Ia menekankan perlunya kebijakan yang terintegrasi, baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal, agar dampaknya terasa nyata di lapangan. Selain kenaikan PTKP, Apindo mendorong percepatan restitusi pajak, penguatan deregulasi, serta penyelesaian administrasi yang menghambat arus kas perusahaan.

Dalam rapat koordinasi tingkat tinggi di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan para menteri terkait menyetujui pendekatan bauran kebijakan yang terukur. Tujuannya adalah menjaga daya beli, memperkuat daya saing tenaga kerja, dan mendukung keberlanjutan dunia usaha. Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa alokasi anggaran sekitar Rp31 triliun akan difokuskan untuk program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi fondasi bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027.