Purbaya Jamin Biaya Gaji Manajer Kopdes Tak Bebankan APBN Berlebihan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah memastikan alokasi anggaran untuk membayar gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama dua tahun pertama tidak akan memberatkan keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa besaran dana yang digunakan telah melalui perhitungan matang dan dipastikan tidak mencapai angka besar. Penyediaan dana ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui koperasi yang berkelanjutan.

Purbaya menekankan bahwa tujuan utama dari skema ini adalah membantu koperasi mencapai kemandirian operasional. Dengan pendampingan dan penyaluran barang subsidi melalui struktur Kopdes Merah Putih, diharapkan koperasi dapat mulai menghasilkan keuntungan. Hasil tersebut nantinya akan dikembalikan ke desa, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat basis perekonomian lokal.

Penyaluran subsidi melalui Kopdes juga menjadi instrumen penting dalam menekan praktik kebocoran distribusi. Dengan melibatkan satuan tugas lintas kementerian yang mencakup Kemenkeu, BUMN, dan Kemenkop, pemerintah memastikan penyaluran barang subsidi berjalan transparan dan efisien. Purbaya optimistis bahwa dengan pengawasan ketat, penghematan anggaran subsidi bisa dicapai secara signifikan dalam jangka menengah.

Selain gaji, pemerintah juga menanggung cicilan utang Kopdes yang sebelumnya menjadi beban koperasi. Dana untuk pembayaran cicilan telah disiapkan dalam anggaran dan akan ditransfer langsung ke rekening Himpunan Bank Negara (Himbara) atas permintaan Kementerian Koperasi. Purbaya menegaskan bahwa uang tersebut bukan berasal dari pinjaman atau dana tak terduga, melainkan bagian dari alokasi anggaran yang telah direncanakan sejak awal.

Program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mempercepat pembentukan koperasi desa dan kampung nelayan. Sebanyak 30 ribu manajer dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih telah direkrut melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dengan kontrak kerja dua tahun. Kegiatan usaha yang dikelola mencakup distribusi sembako, pupuk, gas subsidi, pergudangan, lembaga keuangan mikro, serta penyerapan hasil pertanian dan perikanan.