Ratusan Warga Burundi Antre Pulang Akibat Penertiban Usaha Asing

Kendari, ıNarasikita - Puluhan warga Burundi memadati Kedutaan Besar Burundi di Nairobi pada Senin (7/9/2026), memperlihatkan antrean panjang di depan gedung diplomatik. Mereka membawa koper, barang bawaan, hingga kasur, menandakan keputusan untuk kembali ke tanah air bukan sekadar keinginan, melainkan respons terhadap tekanan kebijakan baru. Kegiatan ini muncul setelah Presiden Kenya William Ruto menginstruksikan penutupan usaha kecil yang dijalankan warga asing, termasuk dari Burundi.

Kerumunan yang didominasi pria muda ini menunjukkan kecemasan terhadap masa depan mereka di Kenya. Beberapa mengaku takut akan tindakan represif atau ancaman dari masyarakat lokal pasca-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu dari mereka, Peter Nakumujango, 62 tahun, menyatakan secara tegas bahwa keputusan pulang bukan pilihan pribadi, melainkan kewajiban akibat tekanan sistemik. Ia membawa kasur sebagai simbol kehidupan yang harus dibawa pulang meski dalam kondisi terpaksa.

Kebijakan penertiban ini dikeluarkan menyusul pertemuan Ruto dengan kelompok pedagang lokal yang mengeluhkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan persaingan usaha. Kementerian Perdagangan Kenya menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku khusus bagi warga asing yang menjalankan usaha tanpa izin kerja resmi. Meski penertiban belum sepenuhnya dilaksanakan secara massal di Nairobi pada hari pertama, banyak warga Burundi sudah merasakan dampaknya melalui ancaman verbal dan gangguan di lingkungan sekitar.

Badan Pengungsi PBB mencatat sekitar 16.000 pengungsi dan pencari suaka asal Burundi tinggal di Kenya, sebagian besar di wilayah perkotaan seperti Nairobi. Kondisi ini memperbesar tekanan pada sistem perlindungan dan distribusi bantuan. Upaya pulang yang dilakukan ratusan warga ini menjadi indikator meningkatnya ketegangan sosial dan kebijakan migrasi yang berdampak langsung pada komunitas asing yang telah lama menetap.

Tujuan utama dari tindakan ini adalah memastikan bahwa usaha yang dijalankan warga asing sesuai regulasi, namun dampaknya justru mempercepat migrasi paksa dari komunitas yang rentan. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan ekonomi lokal justru menimbulkan krisis kemanusiaan kecil di tengah kota besar.