Referendum Alberta: Mayoritas Warga Pilih Tetap Jadi Bagian Kanada
Hasil referendum di Alberta menunjukkan dominasi dukungan terhadap tetap menjadi bagian Kanada, meski sejumlah kelompok terus memperjuangkan kemerdekaan secara politik.
Redaksi iNarasikita·Kamis, 22 Oktober 2026, 09.09 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 47x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Pemungutan suara non-binding yang digelar di Provinsi Alberta mengungkapkan preferensi mayoritas warga untuk tetap menjadi bagian dari Kanada. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, referendum ini menjadi wadah ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah federal, khususnya soal distribusi pendapatan dari sumber daya alam. Hasilnya menunjukkan dominasi suara yang menolak proses pemisahan diri, meski tetap menjadi refleksi ketegangan historis antara wilayah kaya minyak dan pusat pemerintahan di Ottawa.
Sejumlah analis menyatakan bahwa pergerakan kemerdekaan Alberta secara praktis tidak mungkin terwujud, mengingat hanya sekitar sepertiga warga yang mendukung pemisahan. Namun, survei yang dilakukan oleh Viewpoint Alberta menunjukkan bahwa dua pertiga dari pendukung referendum sebenarnya tidak menuntut kemerdekaan, melainkan ingin menyampaikan desakan politik agar kepentingan Alberta lebih diakui dalam kebijakan nasional.
Cory Morgan, pendiri organisasi Pathway to Independence yang telah memperjuangkan kemerdekaan selama lebih dari dua dekade, menyatakan tetap akan melanjutkan perjuangan meski hasil referendum menunjukkan penolakan terhadap pemisahan. Ia menekankan bahwa gerakan ini bukan semata soal kemerdekaan, melainkan upaya mendesak perubahan struktural dalam hubungan antara provinsi dan federal.
Profesor Ilmu Politik Universitas Alberta, Jared Wesley, menjelaskan bahwa banyak pendukung referendum justru memilih tidak memisahkan diri karena merasa putus asa terhadap respons pemerintah pusat. Mereka menganggap referendum sebagai sarana komunikasi politik, bukan langkah nyata menuju kemerdekaan. Istilah "separatis yang enggan" digunakan untuk menggambarkan kelompok warga yang ingin perubahan tanpa harus memilih pemisahan.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pemerintah Bangun 66 Hunian Tetap untuk Korban Bencana di Lhokseumawe
Pemerintah membangun 66 unit hunian tetap di dua lokasi di Lhokseumawe untuk memulihkan tempat tinggal warga terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.
24 Oktober 2026

Rasio Elektrifikasi Nasional Tembus 99,8 Persen, Tantangan di Desa Masih Menanti
Rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99,8 persen, namun sekitar 11.000 desa dan dusun masih belum terjangkau listrik, dengan target pemerintah menyediakan akses listrik untuk semua hingga 2029.
24 Oktober 2026

Mentan Tekankan Kesiapan Swasembada Pangan Hadapi La Nina
Pemerintah siap menghadapi dampak La Nina melalui kesiapan infrastruktur dan kolaborasi nasional untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.
24 Oktober 2026

DKI Jakarta dan Pertamina Hulu Mahakam Raih Penghargaan Energi Subroto 2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pertamina Hulu Mahakam meraih penghargaan terbaik dalam kategori Tata Kelola dan Kepatuhan di ajang Penghargaan Energi Subroto 2026.
24 Oktober 2026
Berita Lainnya

Pezeshkian dan Putin Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Geopolitik di Moskow
Sabtu, 24 Oktober 2026, 17.55 WITA

Operasi Narkoba Jayapura Gagalkan Peredaran Ganja dan Amankan Senjata Ilegal
Sabtu, 24 Oktober 2026, 17.55 WITA

Pengadilan Niaga Batalkan Sanksi KPPU ke 97 Pinjol
Sabtu, 24 Oktober 2026, 17.54 WITA

Festival Jajanan Bango 2026 Dorong Pertumbuhan UMKM Kuliner
Sabtu, 24 Oktober 2026, 17.53 WITA

AsetKu Perkuat Literasi Keuangan Digital di Jakarta
Sabtu, 24 Oktober 2026, 17.53 WITA

Nex Carlos Jajal Inovasi Kuliner Lokal di FJB 2026
Sabtu, 24 Oktober 2026, 17.53 WITA

Ekspor Kecap Indonesia Tembus 18,81 Juta Dolar AS hingga Agustus
Sabtu, 24 Oktober 2026, 17.53 WITA

Produk UMKM Ramah Lingkungan Siap Eksplorasi Pasar Global
Sabtu, 24 Oktober 2026, 17.53 WITA

