Reformasi Birokrasi dan Kontrak Sosial untuk Pakistan

Kendari, ıNarasikita - Pakistan kini menghadapi tekanan berlapis antara krisis sosio-ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kegagalan sistem kelembagaan. Eks perdana menteri Imran Khan tetap berada di penjara, sementara banyak partai politik mempertanyakan legitimasi hasil pemilu terakhir. Dalam konteks ini, muncul tuntutan mendesak untuk mereformasi struktur pemerintahan secara menyeluruh, bukan hanya secara teknis tetapi juga secara filosofi keberlanjutan negara.

Seorang akademisi terkemuka, Naseeb Ullah Achakzai, mengusulkan pembentukan kontrak sosial baru yang menjadi dasar tata kelola negara. Ia menekankan bahwa seluruh tahanan politik harus dibebaskan dan pemerintahan baru dibentuk tanpa dana pembangunan diskresioner. Dalam konsep ini, pemerintah diberi otoritas untuk menjalankan kebijakan luar negeri, dalam negeri, dan ekonomi secara konsisten selama minimal sepuluh tahun, tanpa intervensi politik jangka pendek.

Achakzai menyoroti pentingnya pembatasan wewenang pejabat publik. Menteri dan anggota parlemen tidak boleh memiliki kendali atas anggaran pembangunan atau proses rekrutmen jabatan. Tugas mereka hanya terbatas pada penyusunan kebijakan dan penjelasan kebijakan tersebut kepada publik. Ia juga menekankan perlunya penyerahan kekuasaan (devolution) ke tingkat lokal sebagai fondasi demokrasi yang sejati, di mana pemerintah daerah menjadi lokomotif pembangunan dengan pengawasan ketat oleh lembaga ahli dan badan akuntabilitas.

Birokrasi yang lambat dan korup menjadi fokus kritik. Proses administrasi yang memakan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan dokumen sederhana menjadi norma yang merusak efisiensi. Ia menyoroti bahaya sistem rekrutmen dan pengelolaan anggaran dari BPS-1 hingga BPS-16 yang justru menghancurkan prinsip meritokrasi dan mempertahankan struktur birokrasi yang tidak berfungsi. Selain itu, ia menyerukan revisi pasal 248 konstitusi yang memberikan imunitas eksekutif, yang menurutnya merupakan warisan kolonial yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan hak asasi manusia.

Di ranah sosial, Achakzai menekankan pentingnya menghentikan praktik profiling terhadap etnis Pashtun dan menjamin kesetaraan kewarganegaraan. Penyelesaian sengketa distribusi kekayaan alam, terutama bagi Provinsi Balochistan, harus dilakukan melalui mekanisme resmi seperti Formulir Komisi Keuangan Nasional (NFC) dan penerapan pasal 172(3) serta 158 konstitusi. Mengenai konflik di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan, ia menegaskan bahwa solusi militer tidak efektif. Satu-satunya jalan keluar adalah dialog politik yang bermakna, bukan kekuatan paksa, sebagai bentuk penyelesaian krisis yang berkelanjutan.