Roadmap Zero ODOL Harus Segera Dirilis Pemerintah

Kendari, ıNarasikita - Anggota DPR RI dari Komisi V, Sofwan Dedy Ardyanto, menekankan urgensi penyusunan peta jalan resmi terkait kebijakan zero over dimension overloading (ODOL) sebagai dasar pelaksanaan yang transparan dan terukur. Ia menilai tanpa pedoman yang jelas, implementasi kebijakan di tahun 2027 berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, terutama bagi sektor logistik yang sangat bergantung pada perencanaan operasional jangka panjang.

Menurutnya, kebijakan zero ODOL bukan hanya soal penegakan terhadap truk kelebihan muatan, melainkan bagian dari transformasi sistem logistik nasional yang komprehensif. Ia menekankan perlunya keterlibatan Kementerian Perhubungan dan Kemenko Infrastruktur dalam menyusun roadmap secara terintegrasi, termasuk tahapan peralihan, mekanisme insentif, serta sanksi bagi pelanggar. Tanpa kerangka yang jelas, dikhawatirkan muncul ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan untuk praktik tidak sehat.

Sofwan menyoroti pentingnya sosialisasi dini terhadap regulasi dan mekanisme pelaksanaan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan armada dan sistem operasional. Ia menilai kekhawatiran terhadap penerapan zero ODOL pada 2027 adalah wajar, namun harus dijawab dengan kebijakan yang terukur dan didukung dengan transparansi.

Ia juga menekankan bahwa penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai alat pendukung harus didukung oleh aturan yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau diskriminasi. Roadmap yang resmi akan menjadi acuan bagi penerapan teknologi tersebut secara efektif dan akuntabel.

Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa insentif yang direncanakan tidak justru dimanfaatkan oleh pelaku yang tetap melanggar, melainkan diberikan secara tepat sasaran kepada pengusaha yang taat aturan. Dengan demikian, kebijakan dapat mendorong perubahan sistemik, menciptakan kepatuhan, dan mewujudkan sistem logistik yang lebih berkelanjutan dan adil.