Rupiah Melemah ke Rp17.868, Dolar AS Terkoreksi di Tengah Antisipasi Data NFP
Rupiah menguat 0,40% pada penutupan Jumat (2/10/2026), berada di level Rp17.868/US$, didorong pelemahan dolar AS menyusul antisipasi rilis data tenaga kerja AS.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 2 Oktober 2026, 21.07 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Kurs rupiah ditutup pada posisi Rp17.868 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat, menunjukkan penguatan sebesar 0,40% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.940. Pergerakan ini terjadi setelah sebelumnya mengalami tekanan, dengan pergerakan harian berada dalam rentang Rp17.850 hingga Rp17.950. Penguatan mata uang lokal terjadi di tengah melemahnya indeks dolar AS (DXY) yang mencapai 101,877 pada pukul 15.00 WIB, turun 0,23% dari posisi sebelumnya.
Pelemahan dolar AS didorong oleh penundaan keputusan pasar atas rilis data tenaga kerja Amerika Serikat, khususnya indikator non-farm payrolls (NFP), yang dijadwalkan rilis pada malam hari. Data tersebut menjadi acuan utama bagi investor untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja AS dan memprediksi arah kebijakan moneter The Federal Reserve. Dalam konteks ini, pasar memilih menahan diri dari pergerakan besar sebelum informasi resmi dirilis.
Di tengah dinamika global tersebut, pemerintah menyoroti stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat mendekati level Rp18.000/US$. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa penerbitan surat utang di pasar internasional memberikan kontribusi signifikan terhadap kekuatan cadangan devisa negara. Hasil penerbitan yang ditempatkan di Bank Indonesia, menurutnya, menjadi alat penting dalam menjaga keseimbangan nilai tukar.
Pemerintah menyatakan bahwa cadangan devisa yang terbentuk dari aktivitas pasar global dapat digunakan secara strategis untuk stabilisasi jika diperlukan. Kebijakan ini, menurut Juda, menunjukkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan begitu, pemerintah tetap siap menghadapi tekanan pasar global tanpa mengabaikan konsistensi kebijakan ekonomi jangka panjang.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pemerintah Kaji Pembebasan PPN untuk Outsourcing di Industri Tekstil
Pemerintah mempertimbangkan pembebasan PPN atas jasa outsourcing guna mendukung daya saing industri tekstil yang bergantung pada fluktuasi permintaan ekspor.
2 Oktober 2026

Reshuffle Kabinet Dorong Stabilitas Kebijakan Ekonomi
Pergantian menteri di kabinet Merah Putih menekankan pentingnya kelanjutan kebijakan ekonomi, kepastian regulasi, dan koordinasi antarinstansi bagi dunia usaha.
2 Oktober 2026

GOTO Jelaskan Teknikal Penyebab Volatilitas Saham
GOTO menegaskan fluktuasi harga saham disebabkan faktor teknis setelah tereliminasi dari indeks global, bukan kinerja bisnis, seiring perubahan aturan floor price dan rencana korporasi.
2 Oktober 2026

Merger Asuransi BUMN Rampung Akhir Tahun
Konsolidasi asuransi BUMN akan selesai akhir 2026 dengan penggabungan 15 perusahaan menjadi tiga entitas utama berbasis spesialisasi.
2 Oktober 2026
Berita Lainnya

Data Center Wajib Sesuaikan Ketersediaan Air dan Listrik
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.09 WITA

Menteri Perindustrian Baru Diminta Perkuat Daya Saing dan Industri Padat Karya
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.09 WITA

Syahganda Nainggolan Pimpin Bakom, Fokus Atasi Dampak Algoritma pada Komunikasi Pemerintah
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.08 WITA

Indonesia Jajaki Kerja Sama AS untuk Kembangkan Hidrogen Bersih
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.08 WITA

Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres dan Ganti Kepala Bakom
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.08 WITA

Kemenhub Pertimbangkan Kapal Khusus Angkut Mobil Listrik
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.07 WITA

Repo Surat Utang SMI Capai Rp60 Miliar dalam Dua Hari
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.07 WITA

Kejagung Geledah Kasus Korupsi Pengadaan Motor Listrik MBG
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.06 WITA

