Reshuffle Kabinet Dorong Stabilitas Kebijakan Ekonomi

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet ketujuh pada Kamis (1/10/2026), menandai perubahan struktur jajaran pemerintahan di sejumlah posisi kunci, termasuk Menteri Perindustrian yang kini dijabat oleh Muhammad Sarmuji, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Posisi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi diberikan kepada Bahlil Lahadalia yang kini menjabat secara rangkap. Perubahan ini dilakukan menjelang akhir masa jabatan periode 2024–2029, dengan fokus pada penataan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan bahwa yang utama bagi dunia usaha bukan identitas pejabat baru, melainkan terjaganya stabilitas dan konsistensi kebijakan. Ia menyampaikan bahwa keputusan investasi, ekspansi produksi, dan penciptaan lapangan kerja bersifat jangka menengah hingga panjang, sehingga perlu kepastian regulasi dan tidak terganggu oleh perubahan struktur pemerintahan. Ia menekankan perlunya transisi yang cepat dan lancar agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program ekonomi yang sudah berjalan.

Shinta menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian, mengingat tantangan yang dihadapi sektor industri tidak bersifat sektoral, melainkan melibatkan aspek energi, perdagangan, fiskal, ketenagakerjaan, dan logistik. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi tergantung pada sinergi antarlembaga, bukan hanya pada kebijakan tunggal. Oleh karena itu, ia mengharapkan pergantian pejabat menjadi momentum untuk memperkuat sistem koordinasi, bukan justru mengganggu arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dunia usaha juga menekankan perlunya menjaga daya beli domestik, memperkuat daya saing industri, serta menjamin ketersediaan energi, bahan baku, dan akses pembiayaan. Kepastian dan penyederhanaan perizinan menjadi kunci, karena perubahan kebijakan yang tidak konsisten atau implementasi yang bervariasi dapat menimbulkan risiko dan biaya tambahan bagi pelaku usaha. Shinta menegaskan bahwa agenda strategis seperti hilirisasi, industrialisasi, perluasan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja harus tetap berjalan tanpa kehilangan momentum.

Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, menyampaikan harapan serupa. Ia menekankan bahwa perubahan jabatan tidak boleh menghambat progres program yang telah berjalan. Dengan banyaknya perubahan di level menteri dan menteri koordinator, ia menyerukan agar koordinasi antarinstansi diperkuat. Dunia usaha, menurutnya, membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan konsisten, karena keputusan investasi dibuat dengan pertimbangan jangka panjang, bukan respons terhadap perubahan struktural jangka pendek.