Sawit Tumbuh di Lahan Bekas Karhutla, Pemerintah Diminta Periksa Proses Tanam
Pemerintah diminta menyelidiki dugaan penanaman kelapa sawit langsung di lahan bekas kebakaran hutan yang belum pulih secara ekologis.
Redaksi iNarasikita·Selasa, 8 September 2026, 22.20 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibukaKendari, ıNarasikita - Lahan yang pernah terbakar akibat kebakaran hutan kembali ditanami kelapa sawit tanpa proses rehabilitasi yang memadai, menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan ekosistem dan kebijakan pengelolaan lahan. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan dan menegakkan aturan perlindungan hutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta mengambil langkah tegas dengan melakukan audit menyeluruh terhadap izin perkebunan yang diduga berdiri di atas area bekas karhutla. Penanaman langsung tanpa proses pemulihan lahan dinilai mengancam kestabilan ekosistem dan berpotensi memperparah kerusakan lingkungan di masa depan.
Beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara dilaporkan memiliki areal bekas kebakaran yang kini sudah digarap sebagai perkebunan sawit. Padahal, sejumlah aturan telah menetapkan bahwa lahan yang terbakar harus melalui proses pemulihan sebelum dapat dimanfaatkan kembali. Keberadaan perkebunan di lokasi tersebut menimbulkan tanda tanya terhadap ketaatan terhadap peraturan yang ada.
Dalam pernyataan resmi, pihak terkait menegaskan bahwa penanaman sawit di lahan bekas kebakaran harus melalui mekanisme penilaian lingkungan dan izin khusus. Namun, bukti lapangan menunjukkan bahwa prosedur tersebut belum diterapkan secara konsisten. Masyarakat dan lembaga lingkungan meminta transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah dan pusat.
Kebijakan pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat mengancam keberlanjutan ekonomi dan ekosistem jangka panjang. Diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta pemantauan rutin agar kegiatan perkebunan tidak merusak kembali ekosistem yang sudah terganggu.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pemerintah Percepat Penyaluran B50, Targetkan 16,8 Juta KL di 2026
Pemerintah menargetkan penyaluran biodiesel B50 mencapai 16,8 juta kilo liter pada 2026 sebagai bagian dari strategi pengurangan impor dan penguatan sektor energi nasional.
8 September 2026

Gaji Perdana Menteri Singapura Naik, Seluruh Kenaikan Disumbangkan
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan akan menyumbangkan seluruh kenaikan gaji selama lima tahun ke depan untuk kegiatan sosial, meski gaji tetap diterima sesuai aturan resmi.
8 September 2026

Penutupan 7 Bandara Diperpanjang Akibat Abu Vulkanik Anak Krakatau
Penutupan operasional tujuh bandara di sekitar Anak Krakatau diperpanjang hingga 7 September pukul 23.59 WIB demi menjamin keselamatan penerbangan.
8 September 2026

90 Persen SPBU Sudah Salurkan B50, Pemerintah Tegaskan Langkah Menuju Kemandirian Energi
Sebanyak 90 persen stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia telah mulai menjual biodiesel B50, seiring percepatan program kemandirian energi nasional yang dimulai sejak 2018.
8 September 2026
Berita Lainnya

Wiper Tak Boleh Dinyalakan Saat Kaca Tertutup Abu Vulkanik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Perselisihan Antrean SPKLU Berujung Kekerasan Fisik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Chery AiMoga Ekspor 2.000 Robot ke Lebih dari 60 Negara
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Xiaomi Perkenalkan SUV Skynomad dengan Teknologi EREV di China
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Startup AS Siap Kirim Wahana ke Alpha Centauri dengan Modal Rp265 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.37 WITA

Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Purbaya Perkenalkan Skema Pinjaman Infrastruktur Berbasis DBH
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Implementasi E20 Tahun 2028, Pemerintah Percepat Investasi Pabrik Etanol
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA


