Serangan Udara AS-Saudi Tujukan pada Fasilitas Pro-Iran di Irak

Kendari, ıNarasikita - Pada 28 Juli 2026, Komando Pusat militer Amerika Serikat (CENTCOM) dan Angkatan Bersenjata Arab Saudi melancarkan operasi udara terkoordinasi di wilayah Irak bagian timur. Serangan tersebut menargetkan fasilitas logistik dan persenjataan milik kelompok yang didukung Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, yang diklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan AS dan instalasi energi Arab Saudi. Operasi ini dilakukan sebagai respons terhadap lebih dari 30 serangan drone yang dilancarkan dalam jangka waktu 72 jam sebelumnya.

CENTCOM menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bentuk respons militer terhadap ancaman yang terus meningkat, dengan lebih dari 600 upaya serangan terhadap warga dan fasilitas AS dilaporkan terjadi antara bulan Februari hingga April 2026. Pihak AS menekankan bahwa serangan ini dilakukan secara presisi dan hanya menargetkan fasilitas terkait aktivitas militer, bukan wilayah sipil. Tindakan ini juga dianggap sebagai upaya mencegah eskalasi lebih lanjut, dengan imbauan kepada IRGC dan kelompok proksinya untuk menghentikan aksi agresif.

Kementerian Pertahanan Arab Saudi secara terpisah mengonfirmasi bahwa operasi bersama dengan AS dilakukan berdasarkan hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Serangan tersebut dinilai sebagai respons langsung terhadap serangan dari Irak yang menargetkan fasilitas minyak di wilayah kerajaan. Pihak Saudi menegaskan bahwa mereka tidak mencari eskalasi, tetapi tetap siap merespons setiap bentuk agresi yang mengancam keamanan nasional.

Beberapa wilayah di Irak, termasuk Basra dan Provinsi Wasit, melaporkan terjadinya ledakan besar akibat serangan udara. Markas Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) di Basra menjadi salah satu sasaran, dengan serangan terjadi pada pukul 02.00 waktu setempat. PMF menyatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada bangunan dan properti resmi milik mereka. Kelompok ini menilai aksi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan Irak dan serangan terhadap institusi keamanan resmi.

Saat ini, otoritas Irak sedang memantau situasi secara ketat dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jumlah korban serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Meski tidak menyebutkan nama media, pernyataan dari pihak berwenang Irak menegaskan bahwa semua aktivitas militer yang terjadi di wilayahnya harus memperhatikan hukum internasional dan kedaulatan negara.