Sidang Perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie Digelar 10 September

Kendari, ıNarasikita - Sidang perdana perkara perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie telah ditetapkan berlangsung pada 10 September 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses hukum ini dipicu oleh gugatan resmi yang diajukan oleh Audi Marissa melalui kuasa hukumnya pada 11 Agustus 2026, yang telah terdaftar secara sah dalam sistem registrasi pengadilan. Meskipun sidang awal sebelumnya sempat ditunda karena ketidakhadiran majelis hakim, kedua pihak tetap hadir secara bersamaan di ruang persidangan, menunjukkan komitmen untuk menjalani proses secara kooperatif.

Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Richard Edwin Basuki, membenarkan adanya pendaftaran perkara tersebut, menegaskan bahwa gugatan berasal dari pihak perempuan dan telah diproses sesuai mekanisme hukum. Dalam keterangan hukum, pengacara Anthony Xie, Rendi Rumapea, menjelaskan bahwa keputusan berpisah bukanlah hasil keputusan mendadak, melainkan hasil kesepakatan matang yang telah dibuat sebelum pengajuan gugatan. Perbedaan visi dan misi dalam kehidupan rumah tangga, ditambah menurunnya intensitas komunikasi, menjadi dasar utama penghentian pernikahan.

Terkait masa depan anak, keduanya telah sepakat menyerahkan hak asuh kepada Anthony Xie. Namun, Audi Marissa tetap diberikan akses penuh untuk menjalin hubungan dengan putra mereka, Anzel Maverick Xie, tanpa adanya pembatasan. Sementara itu, seluruh aset bersama yang dimiliki pasangan tersebut tidak dikenakan pembagian harta gono-gini. Sebagai gantinya, seluruh harta dihibahkan kepada anak sebagai bentuk perlindungan dan jaminan masa depan.

Pengeluaran kebutuhan anak secara penuh juga menjadi tanggung jawab Anthony Xie, tanpa perlu disebutkan besaran nominal tertentu, karena secara otomatis tercakup dalam kewajiban sebagai pemegang hak asuh. Proses perceraian ini, meski berjalan di jalur hukum, tetap menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan keharmonisan, menunjukkan bahwa akhir dari suatu pernikahan tidak selalu berarti kehancuran, tetapi bisa menjadi bentuk penyelesaian yang terhormat dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait.