Sinergi BI dan Kemenkeu Tuntaskan Kekeringan Likuiditas
Gubernur BI Destry Damayanti dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sepakat memperkuat koordinasi melalui jadwal intervensi likuiditas terstruktur untuk antisipasi krisis likuiditas di perbankan.
Redaksi iNarasikita·Kamis, 3 September 2026, 13.29 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Guna mengantisipasi potensi kekeringan likuiditas di sistem perbankan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kini membangun kerja sama terintegrasi berbasis jadwal waktu yang telah disepakati. Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan, keduanya telah menyusun rencana intervensi yang terukur, termasuk waktu penempatan dan penarikan dana dari bank-bank pelat merah.
Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan respons terhadap tekanan likuiditas lebih cepat dan tepat sasaran. Destry menekankan bahwa sinergi antara otoritas moneter dan fiskal bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ia menilai, komunikasi yang terbuka dan terukur menjadi fondasi utama keberhasilan program tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya keterlambatan dalam mendeteksi kondisi likuiditas, bahkan sempat terjadi kekeringan di pasar keuangan. Ia mengakui bahwa kegagalan itu muncul karena ketergantungan berlebihan pada rasio AL/NCD sebagai satu-satunya indikator utama. Padahal, menurutnya, rasio tersebut tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan, terutama saat perbankan sedang mengalami tekanan likuiditas yang mendalam.
Dengan perubahan kepemimpinan di BI yang telah dilantik oleh Mahkamah Agung, Purbaya menyatakan komitmen untuk memperbaiki alat pemantauan ekonomi. Ia menekankan perlunya pengembangan instrumen baru yang lebih akurat dan mampu menangkap kondisi riil di pasar. Tujuannya adalah menghindari kesalahan deteksi serupa di masa depan, sehingga intervensi kebijakan bisa dilakukan lebih awal dan efektif.
Kedua otoritas menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya respons terhadap krisis lalu, melainkan fondasi penguatan sistem keuangan jangka panjang. Dengan sistem yang terintegrasi dan diproyeksikan secara matang, diharapkan risiko likuiditas dapat diminimalkan, serta kepercayaan terhadap perbankan tetap terjaga.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Bantuan Beras Tak Boleh Dipotong, Warga Diminta Laporkan Pelanggaran
Badan Pangan Nasional tegaskan bantuan pangan beras 2026 harus diterima utuh tanpa potongan, sekaligus buka saluran pengaduan untuk laporan penyimpangan.
14 September 2026

Asing Borong Saham Ini Meski IHSG Melemah
Investor asing melakukan aksi beli bersih pada 10 saham unggulan meski terjadi penurunan IHSG sebesar 1,66% dan catatkan net sell Rp3,36 triliun selama pekan 7–11 September 2026.
14 September 2026

Purbaya Dorong LPEI Dorong Kredit Murah untuk Industri Ekspor Tertekan
Menteri Keuangan meminta LPEI memperluas akses pembiayaan murah bagi sektor tekstil, alas kaki, furnitur, dan baja yang terdampak persaingan global.
14 September 2026

David Fernando Audy Kini Pimpin Komisaris DSSA
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk resmi menunjuk David Fernando Audy sebagai Presiden Komisaris, menggantikan Franky Oesman Widjaja, setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB.
14 September 2026
Berita Lainnya

Waspada Modus Penipuan Liburan Berbasis AI
Senin, 14 September 2026, 11.48 WITA

Batas Aman Konsumsi Gula Harian Sesuai Aturan Kemenkes
Senin, 14 September 2026, 11.48 WITA

31 Produk Herbal dan Suplemen Ilegal Berbahaya Ditemukan BPOM
Senin, 14 September 2026, 11.47 WITA

iPhone 18 Pro Resmi Meluncur, Ketersediaan di Indonesia Belum Dipastikan
Senin, 14 September 2026, 11.44 WITA

Malware Asal Indonesia Ancam Privasi Pengguna Android
Senin, 14 September 2026, 11.38 WITA

Dirut Konsultan Tambang Diserahkan ke Kejaksaan atas Dugaan Penggelapan Pajak Rp3,3 Miliar
Senin, 14 September 2026, 11.37 WITA

Penembakan Jelang Pemilu Bangsamoro Tewaskan Tiga Orang
Senin, 14 September 2026, 11.37 WITA

Revisi UU HKPD Jadi Prioritas, DPR Evaluasi Batasan Belanja Pegawai
Senin, 14 September 2026, 11.37 WITA


