Skandal Uang Rp10 Miliar di Sofa Goyang Kursi Presiden Afrika Selatan

Kendari, ıNarasikita - Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa kembali berada di ujung tanduk politik menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan parlemen untuk melanjutkan proses penyelidikan terkait hilangnya dana sebesar US$580.000—setara Rp10,18 miliar—yang disimpan di dalam sofa di lokasi penginapan satwa liar miliknya, Phala Phala. Kasus ini, yang bermula dari pelaporan mantan kepala intelijen Arthur Fraser pada 2022, kembali menjadi sorotan publik setelah pengadilan menilai bahwa bukti cukup untuk menuntut pertanggungjawaban presiden.

Uang tersebut disebut disembunyikan pada tahun 2020, dan keberadaannya menjadi perdebatan setelah pencurian dilaporkan. Ramaphosa menegaskan bahwa dana itu berasal dari penjualan ternak kepada pengusaha Sudan, namun penjelasannya justru memicu keraguan publik dan kritik tajam dari berbagai pihak. Khususnya, muncul kecurigaan mengenai keabsahan asal-usul dana, prosedur penanganan pencurian, serta adanya operasi rahasia yang dilakukan tanpa catatan resmi, yang dikhawatirkan melanggar kewajiban konstitusional pemimpin negara.

Pada 2022, meskipun penyelidik parlemen menemukan cukup bukti untuk memproses pemakzulan, keputusan untuk tidak melanjutkan proses dibuat oleh Majelis Nasional yang didominasi partai African National Congress (ANC), partai yang dipimpin Ramaphosa. Keputusan itu kemudian digugat oleh partai oposisi ke pengadilan, dan pada Mei 2026, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa proses penyelidikan harus dilanjutkan. Kini, kasus tersebut kembali berjalan, dan nasib jabatan presiden berada dalam taruhan.

Ketegangan politik semakin memuncak menjelang pemilihan daerah bulan November, yang dianggap sebagai ujian besar bagi ANC. Kemenangan awal oposisi dalam pemilu lokal dikhawatirkan akan melemahkan posisi Ramaphosa dan menggoyahkan calon penerusnya. Menurut Mbekezeli Benjamin dari lembaga pemantau hukum Judges Matter, kemenangan oposisi tidak hanya melemahkan kekuasaan presiden, tetapi juga menodai harapan atas pemerintahan bersih yang telah dijanjikan.