Taliban Keluarkan Fatwa Larang Demonstrasi, Sebut Tak Ada Dasar dalam Islam

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Taliban secara resmi mengeluarkan aturan pelarangan mutlak terhadap segala bentuk demonstrasi di seluruh wilayah Afghanistan. Keputusan ini ditegaskan oleh juru bicara pemerintah, Zabihullah Mujahid, dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu waktu setempat. Ia menegaskan bahwa aksi protes tidak memiliki dasar dalam hukum Islam, dan karenanya dilarang secara hukum.

Menurut Mujahid, masyarakat yang memiliki keluhan seharusnya menyampaikannya secara langsung kepada pejabat pemerintah, bukan melalui aksi di jalanan. Ia menilai mekanisme ini lebih sesuai dengan prinsip Islam, yang menekankan keterbukaan komunikasi dan kepatuhan terhadap otoritas yang sah. Selain itu, larangan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah kerusakan properti dan pemborosan waktu masyarakat.

Kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Human Rights Watch menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya represif untuk menekan kebebasan berekspresi dan menekan suara kritis. Amnesty International menilai langkah ini sebagai bagian dari serangkaian tindakan sistematis yang menghancurkan hak asasi manusia secara menyeluruh di negara tersebut.

Sebelumnya, PBB telah mencatat setidaknya dua korban tewas dalam aksi protes bulan Juni lalu di Herat, kota barat Afghanistan, ketika pasukan keamanan menembaki massa yang menuntut hak perempuan. Insiden itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa pelanggaran terhadap kebebasan berdemonstrasi telah berdampak fatal, sekaligus menegaskan kekhawatiran global atas kebijakan represif yang diterapkan pemerintah Taliban.