Taliban Larang Demonstrasi, Sebut Tak Ada Dasar Islam

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Taliban secara resmi melarang segala bentuk aksi protes di Afghanistan, menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum Islam. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah, Zabihullah Mujahid, dalam konferensi pers yang digelar Rabu waktu setempat, menekankan bahwa sistem hukum Islam tidak mengakomodasi demonstrasi sebagai bentuk ekspresi keberatan.

Menurut Mujahid, masyarakat di bawah sistem Islam dianjurkan menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemerintah, bukan melalui pengumpulan massa di jalanan. Ia menilai aksi protes hanya muncul di negara yang menganut sistem demokrasi atau republik, sementara di negara berbasis syariah, mekanisme komunikasi langsung lebih diutamakan.

Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi keras dari organisasi hak asasi manusia global. Human Rights Watch menilai larangan itu sebagai langkah represif untuk menekan kebebasan berekspresi, sementara Amnesty International menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari serangan sistematis terhadap hak asasi di Afghanistan. Kedua organisasi menyoroti bahwa pelarangan demonstrasi merupakan bentuk pembatasan fundamental terhadap kebebasan sipil.

Sebelumnya, PBB telah mencatat dua korban tewas pada bulan Juni, ketika pasukan keamanan menembakkan senjata ke arah demonstran yang menuntut hak perempuan di Herat, kota barat Afghanistan. Peristiwa itu menjadi bukti nyata bahwa kebebasan menyampaikan pendapat kini sangat terancam, sekalipun dalam konteks permintaan hak dasar.