Tiga Korban Jiwa Akibat Sound Horeg di Jatim, Polisi Periksa TKP

Kendari, ıNarasikita - Insiden memilukan terjadi di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, ketika seorang warga bernama Slamet Timbang (57) tewas akibat tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat sedang menunggu istrinya di depan apotek. Kejadian tersebut diduga dipicu getaran dari rombongan sound horeg yang melintas di lokasi. Saksi mata menyebut korban sempat berdiri di dekat bangunan sebelum suara keras menggema dan langsung terjatuh, tak sadarkan diri, dan dinyatakan meninggal dunia di tempat.

Di tempat berbeda, seorang kru sound horeg bernama SN (29) gugur setelah kepalanya terbentur gapura desa di Kecamatan Arjasa, Jember. Korban tewas saat truk pengangkut perangkat sound melintas di bawah gapura yang ketinggiannya tidak sesuai dengan muatan. Diduga, korban tertidur di atas tumpukan alat audio sehingga tidak menyadari batas ketinggian, menyebabkan benturan keras yang mengakibatkan kematian di lokasi.

Korban ketiga, Bonari (44), warga Desa Sumbermulyo, Banyuwangi, meninggal saat mengikuti parade sound horeg dalam perayaan HUT ke-81 RI. Sebelum kegiatan dimulai, korban sempat mengonsumsi minuman keras jenis arak. Setelah berjalan sekitar satu kilometer, ia tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Meski sempat dilarikan ke puskesmas, nyawanya tidak tertolong. Hasil awal menyebut kemungkinan besar korban mengalami serangan jantung.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menekankan perlunya tindakan tegas dari aparat kepolisian menyusul tiga korban jiwa dalam dua bulan terakhir. Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH Ma'ruf Khozin, menyatakan bahwa kondisi kini jauh lebih serius dibanding sebelumnya, karena telah melibatkan hilangnya nyawa. Ia menekankan bahwa MUI hanya memberikan fatwa, sementara penegakan hukum dan penyelidikan menjadi tanggung jawab kepolisian.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang mengatur batas intensitas suara hingga 80 desibel untuk karnaval dan 120 desibel untuk kegiatan statis, dengan syarat izin resmi. Selain itu, pelarangan melintas di area sensitif seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah juga diberlakukan. Sanksi tegas, termasuk pencabutan izin dan penindakan pidana, telah disiapkan bagi pelanggar.