Transparansi Seleksi Kepala Sekolah Diperlukan di Jakarta

Kendari, ıNarasikita - Wakil Ketua Kongres Advodat DKI Jakarta (KAI), Umar Abdul Aziz, mengingatkan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengungkapkan secara terbuka hasil proses seleksi kepala sekolah di lingkungan sekolah negeri. Ia menilai transparansi data—termasuk jumlah peserta, kelulusan, dan penolakan—merupakan bentuk pertanggungjawaban publik yang wajib dipenuhi. Dengan informasi yang tersedia, masyarakat dapat menilai kualitas dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Kekhawatiran muncul dari kondisi nyata di lapangan, di mana sejumlah sekolah negeri di Jakarta masih mengalami kekurangan guru. Hal ini diperparah dengan jumlah tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun secara bertahap, sehingga kebutuhan guru terus meningkat. Menurut Umar, penempatan guru yang tidak terencana—seperti memindahkan guru antar sekolah tanpa pemetaan kebutuhan—tidak menjadi solusi jangka panjang.

Ia menekankan bahwa kebijakan pengelolaan guru harus berbasis data dan analisis mendalam, bukan sekadar penyesuaian administratif. Pemetaan yang jelas diperlukan untuk mengidentifikasi sekolah yang kekurangan guru dan yang kelebihan tenaga, agar distribusi sumber daya manusia lebih efektif dan adil.

Tanpa transparansi, tumbuh kecurigaan publik terhadap proses seleksi yang mungkin tidak objektif. Oleh karena itu, pembukaan data menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Jakarta.